KASBI Tuduh Pemerintahan Jokowi-JK Hamba Neoliberalisme

Sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dipenuhi massa aksi dari elemen buruh yang mengatasnamakan Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indinesia (Konfederasi KASBI), Selasa (8/3/2016).

Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women's Day) yang jatuh setiap pada tanggal 8 Maret.

Massa aksi yang didominasi kaum perempuan ini berjalan dari Bundaran Patung Kuda, dan berhenti di depan gedung Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Selang satu setengah jam, massa aksi melanjutkan orasinya di depan Istana Negara.

Melalui siaran persnya, KASBI menyebutkan bahwa sampai hari ini, perempuan masih sering mengalami diskriminasi sosial, terutama perempuan yang berprofesi sebagai buruh di beberapa perusahaan insdustri.

KASBI menilai, Hari Perempuan Internasional, bukan sekedar tradisi tahunan untuk memperingati kemenangan atas perjuangan kaum perempuan di masa lalu, lamun sekaligus sebagai pengingat, bahwa hingga hari ini, kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan kaum perempuan, belum dirasakan sepenuhnya oleh perempuan Indonesia.

Nining Elitos (35), Ketua Umum Pengurus Pusat Konfederasi KASBI, menilai bahwa pemerintahan Jokowi Dodo - Jusuf Kalla pun tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan  yang selama ini merendahkan kaum perempuan.

"Kita tidak usah terlalu berharap kepada pemerintah Jokowi-JK, karena pemerintahan Jokowi-JK masih menghamba pada sistem Neo-Liberalisme, mereka pasti tidak akan sanggup membebaskan perempuan dari penghisapan dan penindasan," Kata Nining, di depan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2016).

Beberapa hal yang menjadi tuntutan Konfederasi KASBI adalah:
1. Cabut Inpres Padat Karya (Inpres No. 9/2014), Sumber diskriminasi upah perempuan.
2. Perlindungan terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Cuti Haid, melahirkan dan menyusui, serta hak pemeliharaan kandungan.
3. Stop PHK terhadap buruh perempuan hamil.
4. Berikan hak menyusui di tempat kerja.
5. Stop diskriminasi terhadap buruh perempuan.
6. Berikan jaminan keamanan terhadap buruh perempuan di tempat kerja maupun di tempat umum.
7. Hapus sistem kerja kontrak dan Outsourcing.
8. Stop politik upah murah, Upah Layak Nasional sekarang juga.
9. Seret, adili dan penjarakan pengusaha nakal. (Dian Rosmala)