BMKG Ajukan Gempa dan Tsunami Jadi Kurikulum Sekolah di Banten

Suara.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banten Parmin menyatakan sekolah mulai jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK perlu diterapkan kurikulum tentang gempa bumi dan tsunami guna mengurangi risiko kebencanaan di daerah itu.

"Kita sudah membuat pedoman kurikulum gempa bumi dan tsunami," kata Parmin di Serang, Minggu (17/4/2016).

Selama ini, penerapan kurikulum gempa bumi dan tsunami di Provinsi Banten hingga kini belum diterapkan di sekolah. Padahal Banten menjadikan daerah peta bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami.

Untuk itu, kurikulum pendidikan gempa bumi dan tsunami perlu diterapkan di sekolah-sekolah mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Namun, penerapan kurikulum gempa bumi dan tsunami di Banten itu menunggu dikeluarkannya peraturan daerah (perda).

"Kami berharap perda itu segera diterbitkan, sehingga bisa direalisasikan muatan lokal kebencanaan gempa bumi dan tsunami di sekolah dalam upaya pengurangan risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa lebih banyak," katanya.

Menurut dia, selama ini pesisir perairan Banten bagian utara dan selatan merupakan daerah berpotensi gempa bumi dan tsunami, karena letaknya pada pertemuan tiga lempeng bumi aktif.

Ketiga lempeng aktif tersebut adalah lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara dan lempeng Pasifik di bagian timur. Potensi gempa bumi dan tsunami cukup berpeluang di wilayah pesisir perairan Banten wilayah utara dan selatan.

"BMKG sebagai lembaga penyedia informasi tentu memiliki kewajiban untuk sosialisasi dan penguatan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa banyak, termasuk penerapan kurikulum," katanya menjelaskan.

Sementara itu, penggiat kebencanaan tsunami Ahmad Arif mengatakan muatan lokal tsunami wajib diterapkan di Provinsi Banten dalam upaya mengurangi risiko kebencanaan agar tidak memakan korban banyak juga kerusakan material cukup besar.

Pengalaman pahit itu tidak seharusnya terulang bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 menjadikan tragedi internasional karena korban jiwa hingga 120 ribu orang meninggal dan puluhan ribu orang menghilang serta kerugian material hingga Rp45 triliun.

Untuk itu, pihaknya mendukung sekolah-sekolah di Provinsi Banten wajib memberlakukan kurikulum gempabumi maupun tsunami. Penerapan kurikulum itu juga diterapkan di negara Jepang, bahkan mulai pendidikan TK hingga pergurun tinggi.

Selain itu juga sekolah-sekolah rutin melaksanakan kegiatan simulasi pelatihan menghadapi gempa bumi dan tsunami untuk mengantisipasi pengurangan risiko kebencanaan. Mereka anak-anak di negara sakura itu tidak lepas dengan bantal guna penyelamatan diri jika terjadi bencana tsunami.

"Saya kira penting kurikulum tsunami itu diterapkan pada lembaga pendidikan," katanya.

Namun demikian, kata dia, pihaknya mempertanyakan pengelola hotel maupun villa di pesisir selatan Banten apakah sudah memiliki informasi penyelamatan maupun jalur evakuasi jika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami.

Padahal, informasi kebencanaan itu sangat diperlukan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Sebab, bencana gempa bumi dan tsunami itu tidak dijadikan sesuatu kejadian yang menakutkan.

Apalagi, pesisir selatan Provinsi Banten mulai Pantai Merak, Cigading, Anyer, Carita, Panimbang, Sumur, Binuangeun, Malingping, Bayah hingga perbatasan dengan Sukabumi masuk kategori rawan gempa bumi dan tsunami.

"Kami berharap penerapan kurikulum muatan lokal tsunami dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat guna mengantisipasi pengurangan kebencanaan," katanya. (Antara)