Komnas HAM Kritik Negara Seolah Dikelola dengan Rumor

Rabu, 04 Mei 2016 | 15:49 WIB

Ketua Komnas HAM Siane Indriani dan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqoddas membuka amplop berisi uang dari Densus 88 untuk istri Siyono. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) prihatin atas pembubaran peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 yang digelar AJI Yogyakarta oleh kelompok intoleran beserta aparat kepolisian setempat. Kekhawatiran kelompok intoleran dan Polres Yogyakarta mengenai pemutaran film "Pulau Buru Tanah Air Beta" karya Ruhung Nasution membangkitkan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak beralasan.

"Apa sih yang ditakutkan dari acara itu, apakah itu betul untuk membangkitkan PKI, apa iya, coba cek saja ke AJI. Saya kira tidak, itu (film) kan karya-karya ilmiah," kata Ketua Komnas HAM, Nurcholis di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

‎Menurut dia, pembubaran pemutaran film dan kegiatan perayaan hari kebebasan pers sedunia itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, lanjut dia Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak boleh ada kelompok manapun apalagi aparat penegak hukum mengekang kebebasan warga untuk berpendapat dan berekspresi.

AJI Indonesia: Kasus Yogya Coreng Indonesia di Mata Internasional

"Menurut saya tidak selayaknya acara seperti itu dilarang. Ini kan tidak ada simbol-simbol atau lambang (komunis), Tapi ini kan film untuk mengenang sebuah peristiwa. Hanya saja ada kelompok intoleran yang mengganggu itu.‎ Saya kira itu Pemerintah Daerahnya, Gubernur lah yang menyelesaikan itu," ujar dia.

Nurcholis menuturkan, untuk menyelesaikan kasus yang belakangan marak diwarnai aksi-aksi kelompok intoleran yang meresahkan wargaa tersebut perlu diselesaikan seperti dialog. Kelompok-kelompok intoleran itu perlu mendapatkan informasi yang utuh, vaalid dan menghargai perbedaan antar masyarakat. Jangan bertindak semena-mena.

"Jadi kalau ada perbedaan, perlu dipertemukan. Kadang memang negara ini dikelola (pemerintah) dengan rumor . Tanpa mau melakukan dialog, silaturahmi. Jadi saran saya kepada Pemerintah Daerah lakukan dialog. Sebaiknya kelompok-kelompok (intoleran) ini juga tidak memaksakan kehendaknya, dan sebaiknya kumpulkan informasi yang lengkap," ‎terang dia.

"Seperti kemarin (beberapa waktu lalu) kami dianggap membangkitkan PKI dalam mengadakan Simposium tragedi1965. Padahal kami mengumpulkan semua kok, korban dan TNI AD didatangkan, dan baik-baik saja kok, meski memang ada perdebatan dalam forum".

Diberitakan sebelumnya, ‎peristiwa pembubaran acara peringatan WPFD 2016 itu terjadi Selasa malam. Ketika itu, puluhan jurnalis dan aktivis gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara di sekretariat AJI Yogyakarta, di Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta.

Suara.com - Pada Selasa sore, saat persiapan acara dilakukan, tujuh polisi berpakaian preman dari Polisi Sektor (Polsek) Umbulharjo, dipimpin oleh Kasatintelkam Polresta Yogyakarta, Kompol Wahyu Dwi Nugroho, didampingi oleh Anggota Koramil Umbulharjo, mendatangani sekretariat AJI Yogyakarta untuk menanyakan izin acara yang sedianya akan dihadiri oleh Kapolda DIY, Brigjend Polisi Prasta Wahyu Hidayat dan Kapolresta Yogyakarta, Prihartono Eling Lelakon.

Langkah polisi mempertanyakan hal perizinan itu adalah pintu masuk untuk mempersoalan rencana pemutaran film "Pulau Buru Tanah Air Beta," karya Rahung Nasution dalam acara itu. Pihak kepolisian meminta pemutaran film itu dibatalkan karena ada sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana itu. Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria menolak permintaan polisi, sembari menjelaskan, film "Pulau Buru Tanah Air Beta," adalah film dokumenter biasa.

Polisi menolak penjelasan itu, dan tetap bersikukuh agar acara itu dihentikan. Tekanan kepada AJI Yogyakarta sebagai penyelenggara kembali terjadi, beberapa saat setelah acara dibuka. Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara dan menyelonong masuk untuk mencari penanggung jawab acara. "Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan," Kompol Sigit Haryadi.

Tak lama kemudian, datanglah puluhan massa dari salah satu organisasi massa di Yogyakarta. Kedatangan mereka memperkeruh suasana, karena berteriak-teriak di depan sekretariat AJI Yogyakarta. Massa melakukan provokasi dengan melontarkan tuduhan, acara itu disusupi kelompok partai terlarang. Saat kondisi semakin tidak terkendali, satu truk yang mengangkut polisi bersenjata lengkap, mendekati lokasi acara.

Di sela-sela kondisi yang semakin panas, Kompol Sigit Haryadi secara demonstratis meminta peserta peringatan WPFD 2016 untuk meninggalkan lokasi acara. "Kawan-kawan tamu yang diundang, silakan pergi meninggalkan tempat. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini," kata Sigit, yang juga pernah melarang AJI Yogyakarta memutar film Senyap pada 2014 lalu. Namun, massa bergeming, dan tetap berada di lokasi.

"Kalau rekan-rekan mencintai Yogyakarta tolong hentikan, saya tidak mau ada konflik fisik. Tidak ada faktor X, saya hanya ingin kondusif. Mari kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan," kata Sigit kepada hadirin. "Kegiatan ini harus dibubarkan," tegasnya. Karena perdebatan mengarah ke situasi yang semakin emosional, Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, minta agar pihak kepolisian yang secara resmi membubarkan acara.