Indonesia Akui Sengketa Perbatasan dengan Malaysia Paling Rumit

Pebriansyah Ariefana | Erick Tanjung | Suara.com

Kamis, 19 Mei 2016 | 14:35 WIB
Indonesia Akui Sengketa Perbatasan dengan Malaysia Paling Rumit
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (suara.com/Erick Tanjung)

Suara.com - Pemerintahan ‎Presiden Joko Widodo tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik di wilayah perbatasan. Namun masih ada permasalahan yang cukup mengganggu di beberapa wilayah perbatasan sampai sekarang, yaitu mengenai batas wilayah dengan negara tetangga.

"Perbatasan yang masih bermasalah itu adalah batas dengan negara lain belum clear," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Tjahjo mengungkapkan, masalah yang dari dulu sampai sekarang mengenai batas wilayah Republik Indonesia dengan negara tetangga yang paling rumit dengan Malaysia. Negeri serumpun Melayu ini masih banyak mengklaim batas wilayah NKRI khususnya kepulauan.

"Yang masih rumit itu Malaysia, mulai Sebatik-Nunukan, kemudian Sanggau dan Entikong. Masih ada pulau-pulau terluar (batas wilayahnya bermasalah‎," ujar dia.

Pasalnya, kata Tjahjo, jarang Indonesia dengan Malaysia sangat dekat bahkan di perbatasan tertentu yang masih sulit ditentukan garis batasnya. Bahkan ada warga di perbatasan itu mereka memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Malaysia.

‎"Saya kira jarangnya satu langkah sudah beda. Melangkah ke sini sudah Indonesia, atau melangkah sebelah sudah Malaysia. Bahkan ada yang ber-KTP ganda. Makanya ini harus clear, harus jelas tapal batasnya," tandas dia.

‎Sedangkan dengan negara tetangga yang lain, batas wilayah Indonesia sudah tak masalah. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan Pemerintah Timor Leste menyelesaikan masalah wilayah perbatasan, dan sudah selesai.

"Dengan Papua Nugini, Menko Polhukam sudah ke sana, sudah selesai. Kaalau dengan Filipina saya kira hanya masih menggunakan pola lama, nilai tukar saja belum clear antara barang yang masuk dari Mindanao ke Sangihe-Talaud (Sulawesi Utara). Tapi secara keseluruhan dengan pulau sudah clear, Singapura sudah, Thailand sudah, Vietnam soal laut China Selatan. Tapi masih ada sembilan item di Malaysia, itu yang paling rumit," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Mendagri Klaim Sarana Infrastruktur di Perbatasan Hampir Rampung

Mendagri Klaim Sarana Infrastruktur di Perbatasan Hampir Rampung

News | Kamis, 19 Mei 2016 | 14:06 WIB

Mendagri: Saya Siap Salah dan Minta Maaf ke Presiden

Mendagri: Saya Siap Salah dan Minta Maaf ke Presiden

News | Sabtu, 14 Mei 2016 | 07:23 WIB

Pemerintah Kaji Penghapusan Ormas Anti Pancasila

Pemerintah Kaji Penghapusan Ormas Anti Pancasila

News | Selasa, 10 Mei 2016 | 13:11 WIB

Sampai Juni 2016, Mendagri Target Pangkas 3.000 Aturan Bermasalah

Sampai Juni 2016, Mendagri Target Pangkas 3.000 Aturan Bermasalah

Bisnis | Kamis, 05 Mei 2016 | 13:12 WIB

Soal Materai di Tiap Formulir Dukungan, Mendagri Juga Tak Setuju

Soal Materai di Tiap Formulir Dukungan, Mendagri Juga Tak Setuju

News | Jum'at, 22 April 2016 | 17:35 WIB

Tjahjo: MK Harus Adil Terkait Syarat Kepala Daerah

Tjahjo: MK Harus Adil Terkait Syarat Kepala Daerah

News | Jum'at, 22 April 2016 | 15:28 WIB

Ada 199 Usulan Pemekaran Daerah yang Masih Tertunda

Ada 199 Usulan Pemekaran Daerah yang Masih Tertunda

News | Jum'at, 22 April 2016 | 11:00 WIB

Mendagri: Pemeriksaan Narkoba Kepala Daerah Terus Dilakukan

Mendagri: Pemeriksaan Narkoba Kepala Daerah Terus Dilakukan

News | Sabtu, 02 April 2016 | 07:32 WIB

Tjahjo Klaim Pemerintah Tak Berniat Lemahkan Calon Independen

Tjahjo Klaim Pemerintah Tak Berniat Lemahkan Calon Independen

News | Kamis, 17 Maret 2016 | 04:00 WIB

Rakor Pengawasan Pertambangan Minerba

Rakor Pengawasan Pertambangan Minerba

Foto | Senin, 15 Februari 2016 | 14:48 WIB

Terkini

Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana

Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana

News | Minggu, 19 April 2026 | 08:04 WIB

Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit

Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit

News | Sabtu, 18 April 2026 | 22:00 WIB

Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU

Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU

News | Sabtu, 18 April 2026 | 21:54 WIB

TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!

TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!

News | Sabtu, 18 April 2026 | 21:06 WIB

Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat

Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat

News | Sabtu, 18 April 2026 | 20:53 WIB

Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer

Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer

News | Sabtu, 18 April 2026 | 20:25 WIB

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal

News | Sabtu, 18 April 2026 | 20:19 WIB

Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi

Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi

News | Sabtu, 18 April 2026 | 19:49 WIB

Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu

Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu

News | Sabtu, 18 April 2026 | 19:45 WIB

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati

News | Sabtu, 18 April 2026 | 19:32 WIB