Ahok Pernah Jadi Korban Pungli Saat Urus Perpanjangan KTP

Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah mengalami kesulitan untuk mengurus perpanjangan KTP. Dari situ, Ahok menyimpulkan pelayanan administrasi di lingkungan RT dan RW sangat buruk.

"Saya juga punya pengalaman buruk waktu mau nyambung KTP misalnya, minta surat pengantar dari RT/RW, sampai pagi-pagi dia belum bangun saya udah harus kerja, saya pulang ke rumah sudah kemalaman, dia lagi makan malam nggak mau terima," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5/2016).

Ahok menambahkan praktik pungutan liar juga masih ada. Dia mengalaminya sendiri ketika mengurus perpanjangan KTP.

"Akhirnya suruh siapa ngurusin surat-surat itu, hansip, kasih siapa duit, hansip, itu jadi jaringan pungli akhirnya tanpa kita sadari," kata dia.

Itu sebabnya, Ahok tidak terkejut kalau ada sebagian pengurus RT dan RW meminta jatah lahan parkir liar sebagai uang sampingan.

"Nggak usah heran, kamu lihat aja Tanah Abang di belakang Grand Indonesia, kamu tanya, parkir liar itu setor ke siapa? Kamu tanya aja mau di Mangga Besar, Sawah Besar, kamu tanya oknumnya siapa? Itu, kan memang dulu ada oknum main, oknum RW," kata dia

Atas banyaknya ketidakberesan itulah, kemudian pemerintah Jakarta menerapkan sistem aplikasi Qlue.

"Sekarang itu bagus, tapi bukan buat malakin orang. Bukan buat berkuasa tapi melayani. Kalau kamu merasa aplikasi qlue nggak bagus, saya mau tanya, kamu mau laporan gimana," kata Ahok.

Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang operasional buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja per hari. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta. Aplikasi ini sebenarnya juga menghemat penggunaan kertas.

Qlue merupakan aplikasi untuk menampung semua permasalahan warga, mulai dari kemacetan, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, sampai pelayanan publik yang tak maksimal di pemerintahan, puskesmas, sampai rumah sakit. Warga tinggal membuat tulisan dan foto lalu mengunggah ke aplikasi Qlue. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store.

Semua laporan warga tersebut kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik. Aparat pemerintah diharuskan menginstall-nya juga, terutama CROP, agar cepat tanggap.

Namun, sebagian pengurus RT dan RW menolak dengan berbagai alasan.