Negara Ini Batal Beri Gaji Bulanan Rp34 Juta ke Warganya, Kenapa?

Suara.com - Swiss baru saja rampung menggelar referendum untuk menentukan pengesahan kebijakan gaji cuma-cuma bagi seluruh warganya. Hasilnya, mayoritas pemilih menolak kebijakan kontroversial tersebut.

Jumlah pemilih yang menolak kebijakan tersebut mencapai 78 persen. Informasi tersebut merupakan proyeksi dari saluran televisi nasional SRF1.

Apabila disahkan, siapapun yang menjadi warga sah Swiss akan berhak memperoleh gaji pokok bulanan sebesar 2.500 Swiss Franc atau sekitar Rp34 juta. Gaji diberikan kepada seluruh warga, baik yang tidak bekerja maupun yang sudah memiliki pekerjaan.

Para pendukung kebijakan ini beralasan, gaji cuma-cuma amat berguna bagi mereka yang bekerja namun tidak memperoleh bayaran. Beberapa diantaranya adalah pembantu rumah dan relawan pada komunitas. Mereka menilai, pemberian gaji cuma-cuma bisa menjadikan profesi semacam ini dihargai.

Para penentang kebijakan beranggapan, kebijakan ini bakal menelan biaya teramat besar. Para pendukung kebijakan menilai, hal itu sudah menjadi kewajiban parlemen Swiss. Namun, tak satupun partai di parlemen yang mendukung rencana kebijakan tersebut.

Salah satu alasan untuk menentang kebijakan ini datang dari partai sayap kanan, Partai Rakyat Swiss (SVP). Menurut SVP, kebijakan ini bisa mengundang imigrasi besar-besaran masuk ke Swiss lantaran adanya kesepakatan bebas pindah dengan 28 negara anggota Uni Eropa.

"Secara teori, apabila Swiss adalah sebuah pulau, maka pemberian gaji cuma-cuma bisa saja terwujud," kata juru bicara SVP Luis Stamm seperti dikutip BBC.

"Kami bisa memangkas tunjangan sosial dan memberikan bayaran sejumlah uang kepada masing-masing individu sebagai gantinya," ujar Stamm.

"Namun, dengan perbatasan terbuka, ini adalah hal yang mustahil. Jika kami memberikan setiap warga Swiss dengan uang, maka akan ada miliaran orang yang mencoba pindah ke Swiss," kata Stamm.

Untuk bisa mendorong pelaksanaan referendum terhadap sebuah isu, harus terlebih dahulu ada petisi yang ditandatangani oleh paling tidak 100.000 orang.

Kota Utrecht di Belanda kabarnya sedang merencanakan melakukan uji coba pemberian gaji cuma-cuma selama dua tahun kepada warga yang sudah menerima tunjangan kesejahteraan. (Independent)