Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia mengecam keras penyanderaan tujuh anak buah kapal asal Indonesia oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina. Ini sudah ketiga kalinya aksi penyanderaan terhadap ABK, sebelumnya 14 sandera sudah berhasil dibebaskan.
"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," kata Retno di kantornya, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Menlu Retno menegaskan aksi penyanderaan kali ini tidak dapat ditolerir lagi. Dia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan WNI.
"Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi. Pemerintah akan melakukan semua cara yaang memungkinkan untuk membebaskan para sandera," ujar dia.
Sejak aksi penyanderaan yang pertama, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meminta Pemerintah Filipina memastikan keamanan perairan Filipina Selatan.
"Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia siap memberikan kerjasama," kata Retno.
Sepakat saling jaga perairan
Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebenarnya sudah berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah perairan. Pada Kamis (5/5/2016), telah berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dengan Menlu Malaysia Dato' Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Tan Sri Dato' Sri, Menlu Filipina Jose Rene D. Amendras dan Plt Panglima Filipina Caesar C. Taccad AFP di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta.
"Kami membahas secara menyeluruh tentang keamanan yang dihadapi ketiga negara khususnya masalah perairan yang terjadi perhatian bersama," kata Retno ketika itu.
Retno mengatakan apabila perompak, penyanderaan, dan kejahatan lintas batas tidak diatasi, akan menurunkan kepercayaan kawasan perairan. Padahal kawasan ini memiliki peran penting dalam hubungan intra negara, bahkan dalam kawasan ekonomi strategis, terutama di perairan laut Sulu-Sulawesi.
