Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui pencatatan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta bermasalah.
Ahok mengatakan selain kasus pembelian tanah seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat yang tengah menjadi sorotan Badan Pemetiksa Keuangan lantaran Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dianggap membeli lahan miliknya sendiri sebesar Rp648 miliar, kini ada kasus baru.
Kasus baru ini ialah ada tanah di daerah Cakung Clincing, Jakarta Utara yang sebelumnya ada orang yang menghibahkan ke pemprov DKI, lantaran tak diurus oleh DKI ada orang yang mengaku itu tanahnya.
"Dulu memang kacau kita, tadi baru ada yang lapor kasus tahun 1995. Ini lebih lucu lagi, fasum fasos, orang ini menyerahkan jalan 3.000 meter lebih buat jalan. Tanah DKI (tapi) nggak diurusin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Ahok menduga ada oknum di Pemprov DKI yang bermain, setelah ada pihak yang mengkalim itu tanahnya, si pemilik tanah yang menghibahkan ke Ahok pun marah.
"Pas yang punya marah, lah ini kan gue udah kasih ke DKI kenapa lu yang kuasain? Dia balas begini, "emang lu siapa? Ini kan bukan tanah lu. Tanah gua, kan lu udah kasih ke DKI. Jadi yang mesti gugat gue DKI dong." Gila nggak nih?" kata Ahok.
"Jadi orang kasih tanah diserobot. Nggak ada buktinya. Lalu, kita tanya ke DKI, lalu DKI merasa "ini bukan tanah gua kok" jadi memang ada permainan," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengklaim pihaknya sudah membentuk tim untuk mencatat aset DKI yang bermasalah, dalam tim tersebut dikatakan Ahok pemprov DKI juga merekrut dua orang dari BPK yang dimasukan ke bagian BPKAD.
"Jadi memang ada permainan di BPKAD ini penuh permainan. Makanya kita minta susun aset lama sekali itu lho, nggak mau susun aset. Kita memang sudah curiga," katanya.
Ia menerangkan dua orang dari BPK yang dipekerjakan di BPKAD salah satunya ditempatkan sebagai wakil BPKAD.
"Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset begitu banyak," kata Ahok.
