Ahok Disebut Plin Plan, Tak Pantas Dipilih karena Bahayakan DKI

Suara.com - Setelah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggugat Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut Ahok inkonsisten. Padahal pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Ahok mendorong petahana untuk cuti kampanye menjelang pilkada untuk menghindari penggunaan fasilitas dan jabatan.

"Itu menunjukkan inkonsistensi, dulu dia termasuk yang ikut mendorong (cuti). Ini omongan orang plin plan, di masa lalu meminta tidak boleh ada peluang sedikitpun untuk menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik, dan pemimpin seperti ini tidak perlu dipilih lagi karena akan membahayakan Jakarta dan Indonesia," kata Fadli di DPR, Senin (8/8/2016).

Pasal yang digugat Ahok agar diubah ialah mengenai aturan diwajibkannya calon petahana mengambil cuti selama masa kampanye. Ahok menggugatnya karena dia tidak mau cuti dengan alasan agar bisa mengawasi pembahasan RAPBD 2017 antara pemerintah dan DPRD.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan MK seharusnya mengabaikan gugatan Ahok. Apalagi, pembahasan tentang kewajiban cuti bagi petahana sudah pernah dilakukan.

Fadli kemudian menilai ada dua alasan Ahok menggugat pasal cuti.

"Ini artinya ada dua, pertama dia tidak siap menghadapi pertarungan yang dipilih rakyat. Yang kedua, dia masih ingin menggunakan pengaruhnya (dalam pilkada) dengan tidak cuti," ‎ujarnya.

Partai Gerindra akan melakukan pendaftaran intervensi (permohonan menjadi pihak terkait) ke MK dalam perkara uji materi Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang diajukan Ahok.

"‎Kami mengajukan ini agar pilkada yang diikuti petahana bisa berjalan secara adil tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh jabatan," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman.

Pasal 70 ‎ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Habiburokhman mengatakan uji materi terhadap Pasal 70 harus ditolak hakim konstitusi. Habiburokhman curiga motif Ahok menggugat pasal tersebut lantaran tidak siap maju ke pilkada periode kedua secara fair.

Setelah mengajukan judicial review, Ahok belum tahu bagaimana kelanjutannya di mahkamah. 

"Saya belum tahu, makanya nanti kita mau tanya kekurangannya apa," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok mengajukan judicial review ke MK pada Selasa (2/8/2016). Ahok ingin aturan kewajiban cuti diubah agar dia tak perlu mengambil cuti selama masa kampanye nanti.

Salah satu alasan Ahok tidak mau cuti kampanye ialah agar bisa fokus mengawal pembahasan RAPBD DKI 2017 antara eksekutif dan legislatif.

"Saya kira maksudnya sangat jelas kok, saya bukan menentang, bahwa pejabat publik atau petahana wajib cuti kalau kampanye, saya tidak pernah menentang itu lho," kata Ahok.

Menurut Ahok tidak ada masalah calon petahana tak mengambil cuti kampanye, sebaliknya hal itu bagus sebagai wujud pertanggungjawaban pemimpin di akhir periode kepemimpinan.

"Lalu keluarlah peraturan, kalau kamu mau kampanye, tiga bulan cuti, masuk akal nggak? Masuk akal, jadi kalau kamu mau kampanye-kampanye aja deh, jangan hari ini kampanye besok kagak," kata Ahok. "Makanya yang saya ajukan ke judicial review itu, tetapi kalau orang tidak mau kampanye, jangan maksa dia cuti juga dong, kan bahasanya gitu."

Menurut Ahok calon petahana cuti, justru bisa dikatakan melanggar aturan karena kewajiban kepala daerah untuk melayani masyarakat selama lima tahun. Hal ini, katanya, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Yang saya minta itu kan, pertimbangan MK menafsirkan UU Pilkada ini, buka memaksa orang cuti, kenapa, karena itu juga bisa melanggar konstitusi," katanya.