Suara.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan tiga persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan pemerintah, yaitu kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan sangat memprihatinkan dan harus jadi perhatian semua pihak.
"Untuk itu kita akan konsentrasi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan dengan berbagai pendekatan-pendekatan. Mulai dari percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif, maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Reforma Agraria di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Dia mengatakan pentingnya segera dilakukan langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan akses terhadap tanah serta ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. Sebab, sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan atau petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar perorang. Petani seperti ini mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah. Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang menjadikan para buruh dan petani gurem paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan serta mendorong peningkatan urbanisasi ke kota.
"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi khususnya di pedesaan. Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta SDA (sumber daya alam). Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah," ujar dia.
Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan implemantasi reforma agraria. Salah satunya kebijakan peta tunggal atau one map policy.
"Lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan, sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan sengketa agraria. Jalankan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset. Pendekatan ini sangat perlu sekali, jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa rakyat mengurus sertifikat bertahun-tahun, tetapi yang gede-gede (orang kaya) kalau mengurus sertifikat hanya sehari dua hari, tiga hari, harusnya terbalik," tutur dia.
Selain itu, Jokowi memerintahkan segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi terutama hak guna usaha yang tidak diperpanjang, tanah-tanah terlantar dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan. Dia juga minta agar dilakukan edukasi serta penguatan pada masyarakat untuk memperbaiki tata guna lahan supaya lebih produktif.
"Saya sudah memberikan target kepada menteri BPN agar pensertifikatan tanah itu dilakukan dengan besar-besaran. Tadi angka-angkanya sudah diberikan kepada saya, berapa biaya yang diperlukan. Tapi saya kira kalau bisa kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota ini akan lebih mempercepat. Fokus saja ke dua, tiga provinsi, namun setiap tahun akan tambah-tambah, sehingga paling tidak kita kalau bisa pensertifikatan lima juta per tahun itu sudah sebuah lompatan yang sangat besar. Saya tahu bahwa masih ada kekurangan juru ukur, namun saya kira terobosan menteri BPN akan segera dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan lapangan bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.
TERPOPULER
