Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi sebagai tersangka. Kalau sebelumnya, Rohadi menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah atau gratifikasi, kali ini, KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
"Bahwa dalam perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji selain tetapkan R sebagai tersangka penerima gratifikasi penyidik KPK juga temukan bukti permulaaan yang cukup untuk tetapkan R sebagai tersangka TPPU," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2016).
Panitera penerima suap untuk meringankan Vonis Pedangdut Saipul Jamil tersebut dinilai KPK melakukan tindakan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diterimanya. Diduga, harta yang disembunyikan tersebut berasal dari dana korupsi.
"R diduga melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukar denga mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan patut diduga hasil tindak pidana korupsi," kata Priharsa.
Atas perbuatannya, Rohadi disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Terkait adanya TPPU tersebut, pada saat penggeledahan beberapa waktu lalu, KPK mendapatkan sebuah mobil Toyota Yaris dari Apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK akan bekerja keras untuk mengusut harta pria yang berasal dari Indramayu tersebut.
"Mengenai disita,tergantung pertama perkara, merupakan hasil tindak pidana korupsi atau tidak masih didalami, dilakukan pelacakan aset," kata Priharsa.
