KPK Geledah Rumah Tersangka Korupsi Bupati Banyuasin

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu buah mobil dan dua buah sepeda motor milik tersangka Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Motor Harley Davidson motor Ducati serta satu unit mobil Mitsubishi Mirage yang disita KPK tersebut merupakan hasil penggeledahan yang  di rumah pribadi Bupati Yan , Perum Bukit Sejahtera, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/9/2016).

"Selain itu juga di rumah tersangka RUS (Darus Rustami) di Perumahan Bukit Persada Indah, Kota Palembang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kata Priharsa, hasil penggeledahan tersebut tidak langsung dibawa ke KPK. Baik Mobil dan sepeda motor yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut dititipkan di Banyuasin.

"Kedua motor saat ini dititipkan di Polres Banyuasin, sedangkan, mobil dititipkan di Polda Sumsel," kata Priharsa.

Diketahui, KPK resmi menetapkan Yan Anton sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tersebut pada Senin (5/9/2016). Selain Anton, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka, adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Umar Usman, ‎Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, Darus Rustami, Kasie Pembangunan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sutaryo, dan satu orang pengepul bernama Kirman, serta Zulfikar Muharam yang merupakan pemilik CV, Putra Pratama. 

Yan Anton diduga menerima suap Rp1 miliar dari Zulfikar dengan menjanjikan proyek-proyek di Disdik dan dinas lainnya. Diduga, Yan turut melibatkan para anak buahnya dalam ijon proyek-proyek berujung suap tersebut.
‎
KPK kemudian menjerat Yan Anton, Umar, Darus, Sutaryo, dan Kirman selaku penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebegaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 ayat 1 kesatu KUHP.

Sementara Zulfikar selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13‎ UU Tipikor.