Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan skema kerja tim satuan tugas pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan. Tim ini melibatkan Indonesia Corruption Watch dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Tim tersebut akan bertugas memperbaiki sektor pelayanan publik.
"Memperbaiki contact centre mengapa layanan itu nggak jalan. Mengapa ada manipulasi. Kita juga dengar ijazah pelaut ada yang palsu. Jadi pelaporan itu bisa lewat tim ini YLKI dan ICW," kata Budi di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).
Budi mengatakan jika di lapangan menemukan pungli, tim tersebut dapat langsung bertindak tanpa izin kepada pejabat di atasnya.
"Jadi kita akan mengurangi simpul simpul penguasa. Jadi nggak perlu eselon 1, 2, 3 gitu. Jadi langsung saja ke operator," kata Budi.
Budi mengatakan tim satgas anti pungli akan berkoordinasi dengan polisi jika menemukan kasus.
Tim satgas dibentuk untuk cepat merespon laporan dari masyarakat. Jika belum di temukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, langkah yang akan dilakukan satgas adalah menjatuhkan sanksi administrasi.
"Upaya ini harus konkrit. Makanya kita liat laporannya masyarakat gimana. Kita juga akan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Laporan masyarakat. Kita cek. Terus kita laporkan," kata Budi.
Tim dibentuk sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli di semua kementerian dan lembaga negara.
Presiden mengingatkan jajarannya agar jangan lagi melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang meminta pelayanan pemerintah.
"Sekarang yang namanya pungli hati-hati, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan SIM, tidak hanya urusan KTP, yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan awasi," kata Presiden ketika memberikan pengarahan dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota Barat, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Meskipun kerugian akibat pungutan liar tidak lebih besar dibanding dengan kasus-kasus suap yang lain, Jokowi memastikan pemerintah tetap memberantasnya. Sebab, kata Jokowi, pungutan liar sekecil apapun merupakan budaya kerja yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang lebih besar.
"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp500 ribu atau satu juta, urusan sepuluh ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil, tapi meresahkan, kecil-kecil, tapi menjengkelkan. Kita harus membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat," ujar dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Pasukan Ungu Muncul di Jakarta, Apa Sih Kerjaan Mereka?
TERPOPULER
