Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dianggap gagal menangani serangan terhadap kalangan sipil oleh pasukan pemerintah di Hotel Terrain di Sudan Selatan, pada Juli lalu.
Padahal, menurut hasil penyelidikan yang dilakukan PBB, hotel di ibu kota, Juba, itu berada kurang dari satu mil dari kompleks PBB.
"Dalam serangan itu, para warga sipil menjadi korban dan menyaksikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang begitu parah, termasuk pembunuhan, intimidasi, kekerasan seksual hingga aksi-aksi seperti penyiksaan oleh para tentara bersenjata pemerintah," kata hasil penyelidikan.
Penyelidikan independen diluncurkan untuk menilai penanganan oleh misi penjaga perdamaian PBB di wilayah itu, UNMISS, terhadap pertempuran selama beberapa hari di Juba antara pasukan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pasukan yang setia kepada pesaing Kiir, Riek Machar.
"Kurangnya kepemimpinan di pihak personel senior kunci pada misi itu berujung pada tanggapan yang kacau dan tidak efektif terhadap kekerasan yang berlangsung," menurut ringkasan laporan penyelidikan tersebut.
Laporan penyelidikan menemukan bahwa para personel penjaga perdamaian tidak bergerak dalam satu komando "sehingga ada beberapa perintah yang kadang-kadang berlainan kepada empat kontingen pasukan dari China, Ethiopia, Nepal dan India." Laporan mengatakan kendati ada permintaan berkali-kali agar pasukan perdamaian menangani serangan di Hotel Terrain, "setiap kontingen UNMISS mengabaikan permintaan itu." Sekretaris Jenderal PBB Bank Ki-moon telah meminta agar komandan pasukan UNMISS yang berasal dari Kenya segera diganti, kata juru bicara Ban, Stephane Dujarric, Selasa (1/11/2016). Utusan PBB untuk Sudan Selatan, Ellen Loj, akan mengundurkan diri pada November.
Pertikaian politik antara Kiir dari etnis Dinka dan mantan wakilnya Machar dari Nuer berakibat pada munculnya perang saudara pada 2013.
Kedua pihak telah menandatangani kesepakatan perdamaian tahun lalu namun pertempuran terus berlangsung.
Pasukan-pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan ke Sudan Selatan sejak 2011, ketika negara itu mendapat kemerdekaan dari Sudan. (Antara)
