DPR Minta Jokowi Ungkap Aktor Politik Demo 4 November

Suara.com - Pemerintah diminta untuk mengungkapkan identitas aktor politik yang menungggangi aksi damai, Jumat (4/11/2016). Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang adanya aktor politik yang menunggangi kasus tersebut.

"Untuk menurunkan tensi politik dan memperjelas duduk persoalan, pemerintah sebaiknya mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016. Tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di DPR dalam pernyataannya, Minggu (6/11/2016).

Dia menambahkan masyarakat jadi dibuat binggung karena baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka. Dan, teka-teki ini membuat suasana politik makin tidak menentu.

Bambang mengatakan teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10/2016). Kemudian, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto dan malam harinya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Selasa (1/11/2016).

Di luar dugaan, tambahnya, SBY menyelenggarakan konferensi pers di Cikeas, keesokan harinya, Rabu (2/11/2016). Bambang mengatakan, dalam kesempatan itu SBY mengatakan berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

Bambang menerangkan, dalam kesempatan itu, SBY berucap, 'Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu. Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran'. Pernyataan ini yang menurut Bambang, membuat masyarakat menjadi bingung.

"Masyarakat menjadi binggung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," katanya.‎

Kemudian, sambung Bambang, saat membuat pernyataan resmi pasca unjuk rasa 4 November, Presiden menegaskan, ada aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai itu. Pernyataan Presiden inilah yang membuat pertanyaan di ruang publik.

"Pernyataan Presiden ini tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik. Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding presiden. Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapapun yg diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," ujar Bambang.‎