Suara.com - Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Meutia Farida Hatta yakin Siti Fadilah Supari tidak bersalah. Siti tengah terjerat kasus korupsi alat kesehatan.
"Ya saya kira begitu (tidak bersalah), Saya tidak bilang tidak bersalah terkait hukum, karena saya bukan ahli hukum, karena dia bekerja penuh dengan ketulusan," kata Meutia saat besuh Siti di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016).
Keyakinannya tersebut bukan tanpa alasan. Semangat dan pelayanan tulus hingga masuk ke pelosok desa untuk melayani masyarakat kecil adalah salah satu bukti keinginan Mantan Menteri kesehatan era SBY tersebut untuk melawan korupsi. Pasalnya, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik kerap menyebabkan masyarakat kecil menderita.
"Ketulusannya kepada rakyat kecil begitu besar. Kita berjuang bersama masuk ke pelosok negeri yang jauh dari kota, kami berdua ingin melayani masyarakat terpencil, yang ingin mendapatkan bantuan," kata Mutia.
Karenanya dia berharap, agar kasus yang menjerat rekannya tersebut segera diputuskan agar secepatnya menemdapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dirinya, berjanji akan terus memberikan dukungan secara moral untuk mendorong Siti lebih tegar dalam menghadapi masalahnya.
"Saya kira kita perlu memberikan dukungan buat beliau. Besok-besok saya akan datang ke sini lagi, kalau ada waktu," kata Mutia.
Siti sendiri ditahan oleh KPK karena sudah menjadi tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007.
Oleh KPK, Siti dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo Pasai 5 ayat (1) huruf b atau Pasai 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Nama Siti mulai muncul secara jelas ketika dakwaan milik terdakwa mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan yang adalah Anak buahnya, Ratna Dewi Umar dibacakan di Pengadilan Tipikor. Siti disebut mengarahkan agar proyek pengadaan alkes ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Kemudian sebagai pelaksana pekerjaan ditunjuk Bambang Rudijanto Tanoesudibjo, pemilik PT. Prasasti Mitra.
Kemudian dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, Rustam Syarifudin Pakaya nama Siti juga muncul. Dalam dakwaan Rustam ini, Siti disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan alkes ini. Jatah yang didapat Siti berupa Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp1,275 miliar.
