Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah memprediksi jaksa penuntut umum akan mementahkan seluruhnya nota keberatan Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hari ini.
"Ya biasa kalau (jaksa) menolak. Memang kami sudah memperkirakan bahwa JPU akan menolak seluruh eksepsi," kata ketua tim pengacara Ahok, Sirra Prayuna, usai persidangan.
Namun, Sirra menyayangkan ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto tak memberi kesempatan tim pengacara Ahok untuk menyampaikan keberatan atas jawaban jaksa. Menurut dia, tim kuasa hukum terdakwa memiliki hak untuk mengutarakan keberatan atas tanggapan jaksa.
"Kenapa kami ingin menanggapi pendapat dari JPU, karena dalam Pasal 182 sebenarnya bagian dari proses fair trial dalam sebuah hukum acara yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.
"Untuk menanggapi pendapat dari JPU terhadap argumentasi yang dibangun dalam menanggapi eksepsi dari penasihat hukum. Tetapi ruang itu ditutup oleh majelis hakim sehingga kami tidak bisa memberikan tanggapan terhadap pendapat yang dikemukakan tadi pagi di persidangan," Sirra menambahkan.
Di persidangan tadi, jaksa Ali Mukartono mengatakan untuk menentukan delik pidana atas perkara dugaan penodaan agama tidak perlu menunggu akibat dari ucapan Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51.
"Barangsiapa yang melakukan penodaan atau penistaan agama ada dua delik, dipidana penjara selama lima tahun. Keduanya merupakan delik formil sehingga tidak perlu memiliki adanya akibat. Menurut undang-undang, jika ada unsur pidana, maka ketika memenuhi unsur delik tidak perlu menunggu akibat," kata Ali.
Penolakan terhadap seluruh eksepsi Ahok dinilai telah dilatari dasar hukum.
"Sudah sepantasnya keberatan ditolak. Penasihat hukum dinilai keliru memahami struktur," kata dia.
"Barangsiapa yang melakukan penodaan atau penistaan agama ada dua delik, dipidana penjara selama lima tahun. Keduanya merupakan delik formil sehingga tidak perlu memiliki adanya akibat. Menurut undang-undang, jika ada unsur pidana, maka ketika memenuhi unsur delik tidak perlu menunggu akibat," kata Ali.
Penolakan terhadap seluruh eksepsi Ahok dinilai telah dilatari dasar hukum.
"Sudah sepantasnya keberatan ditolak. Penasihat hukum dinilai keliru memahami struktur," kata dia.
TERPOPULER
