Suara.com - Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta membuka pos komando (posko) di 47 kelurahan ibu kota, yang dianggap rawan intimidasi dan kekerasan oleh kelompok radikalis Islam.
Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis mengatakan, posko itu juga difungsikan sebagai tempat pengaduan bagi warga yang merasa diintimidasi atau menjadi korban kekerasan selama proses putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 19 April 2017.
Hal tersebut ia ungkapkan di hadapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), di kantor PP GP Ansor, jalan Kramat Raya, nomor 65 A, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).
”Rincinya, kami membangun 21 posko di Jakarta Selatan, 16 posko di Jakarta Timur, dan 10 posko di Jakarta Utara. Posko-posko itu dibangun di daerah rawan intimidasi dan kekerasan saat pilkada,” ungkap Abdul Azis.
Setiap posko, kata dia, dijaga anggota GP Ansor yang siap mengawal pilkada Jakarta berlangsung aman dan lancar.
Azis menuturkan, posko-posko itu dibangun atas inisiatif sendiri agar kelompok-kelompok radikalis Islam tidak memolitisasi agama dan menguntungkan segelintir elite.
Prinsip GP Ansor, sambung Azis, adalah menciptakan kerukunan umat beragama dalam wadah negara kesatuan RI.
"Kami, GP Ansor, sangat menolak calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung Islam radilkal dan garis keras," tegasnya.
Baca Juga: Soal Penundaan Sidang Ahok, DPR Pasrahkan ke Aparat Hukum
