Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat Pemerintahan meninggalkan pola-pola lama dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Selama ini, banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan cepat namun tidak cepat-cepat diselesaikan.
"Menunggu perintah Presiden. Apakah harus seperti itu? Kan tidak," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Wiriadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Presiden berada di pangkalan TNI AU tersebut untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara TNI Angkatan Udara, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Optimalisasi Pangkalan TNI AU Wiriadinata sebagai Bandar Udara.
Berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa penandatangan itu adalah hasil langkah cepat Presiden setelah mendengarkan keluhan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang sudah 12 tahun meminta agar Lanud Wiriadinata juga dapat dimanfaatkan sebagai bandara umum atau komersial.
"Itu belum juga terlaksana," kata Presiden menirukan keluhan Wali Kota Tasikmalaya.
Presiden lantas meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya tidak mau bulan, saya minta minggu, dua minggu. Dan ternyata dua hari sudah selesai," katanya.
Presiden merasa optimis bandara ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Tasikmalaya dan sekitarnya. Presiden yakin dalam waktu enam bulan mendatang bandara Wiriadinata akan ramai.
Agar bandara ini semakin maksimal mendorong ekonomi Tasikmalaya dan sekitarnya, Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memperpanjang landasan. Kepala Negara menyatakan akan meninjau secara langsung landasan itu pada akhir 2017.
“Sekarang runway-nya kan 1.200 meter. Perpanjang tahun ini menjadi 1.600 meter,” ucap Presiden.
Bukan kali ini saja Presiden mendorong percepatan pengembangan bandara. Pengalaman serupa pernah terjadi di bandara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun lalu. Bandara yang sudah ada tidak terpakai. Setelah Presiden memerintahkan maskapai Garuda membuat jadwal penerbangan reguler ke sana,
"Sekarang jadi rebutan, semua maskapai jadi terbang ke sana," kata Presiden.
Namun Presiden juga mengingatkan agar semua persyaratan tata kelola dan prosedur harus diikuti. Demikian juga halnya dengan mekanisme pemindahan aset, harus berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Masalah ini harus dipecahkan bersama-sama oleh seluruh kementerian dan lembaga yang berkompeten menangani aset negara, misalnya Kementerian Keuangan.
"Jangan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur," kata Presiden.
Tak hanya udara, transportasi darat juga menjadi perhatian Presiden. Salah satunya jalur kereta api. Pemerintah akan mengkaji lebih rinci berbagai kemungkinan pengembangan sarana tranportasi kereta api.
TERPOPULER
