Suara.com - Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan sejumlah Kementerian yang ada saat ini memiliki staf khusus yang begitu banyak. Padahal, sejatinya untuk membantu seorang menteri dibutuhkan 3 orang staf khusus saja.
"Ada beberapa. Sekarang semakin parah. Mungkin 30 persen dari jumlah kementerian," kata Albin saat mengelar acara' Ngopi Barwng Ombudsman' RI di Gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2017).
Kata Alvin, jumlah staf khusus menteri yang menumpuk tersebut dapat menyebabkan anggaran kementerian makin membengkak. Sebab, 3 orang staf khusus yang diangkat menteri tersebut juga membawa stafnya masing-masing.
"Menteri itu kan bisa mengangkat stafsus. Ada yang berdasarkan keahliannya. Ada juga dari partainya. Masalahnya staf khusus ini mereka membawa staf lagi, pemborosannya cukup besar. Dalam pekerjaan sehari-harinya mereka seolah-olah menjadi pejabat struktural," kata Alvin.
Namun, hal yang paling ditakuti menurut Alvin adalah sikap dari Staf khusus menteri yang bisa mengintervensi pejabat struktural dalam kementerian tersebut.
"Mereka berani membuat keputusan, memarahi pejabat struktural, padahal mereka tidak punya hak di sana. Mereka hanya memberikan masukan kepada menteri," katanta.
Alvin mengatakan apabila tidak diperhatikan dengan serius, maka pemerintahan Joko Widodo dapat dirusak oleh ulah para staf khusus tersebut. Sebab, saat mengintervensi pejabat struktural di sebuah kementerian, mereka selalu membawa nama menteri.
"Saya khawatir ini akan merugikan pemerintahan Jokowi, kalau menteri-menterinya tidak dapat mengendalikan para stafsusnya," kata Alvin.
Alvin mengatakan terkait masalah tersebut, sudah banyak pejabat kementerian yang mengeluhkannya.
Baca Juga: Dipanggil Ombudsman Soal Meikarta, Lippo Group Absen
"Ini temuan langsung Ombudsman. Jadi ada beberapa pejabat struktural secara informal mengeluh. Karena di kementeriannya kondisinya seperti ini. Tapi mereka belum berani secara formal melapor," kata dia.
Lebih lanjut Alvin mengatakan Ombudsman akan terus menyelidiki kejadian serupa di setiap kementerian.
"Kami ingin mencari informasi lebih lanjut tentang peraturan dan prakteknya di setiap kementerian ada berapa. Baru nanti kami mencari informasi yang lebih dalam lagi yaitu peran sehari-hari," tutup Alvin.
