Saksi ahli hukum pidana KPK Feri Asmari menyebut saksi ahli yang dihadirkan tersangka Setya Novanto, Romli Atmasasmita, tidak membaca penjelasan undang-undang sebelum menyatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang tidak diberhentikan sementara oleh institusi asal maka tidak sah sebagai pegawai KPK.
"Profesor Romli tidak baca penjelasan Pasal 10 UU MK Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa sifat putusan MK itu final and binding ketika diputuskan. begitu diketuk palu berlaku sebagai bagian lain dari undang-undang," kata Feri dalam sidang praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).
Feri mengatakan putusan MK sudah jelas dan tegas bahwa KPK memiliki hak untuk memilih penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. KPK, katanya, memiliki kebebasan untuk menentukan penyelidik dan penyidik, apakah diambil dari kepolisian, kejaksaan, atau non keduanya.
"(Selain UU KPK) putusan MK Nomor 109 dan 110 PUU XIII Tahun 2015 menyatakan bahwa KPK berhak merekrut penyelidik, penyidik, penuntut umum sendiri di luar institusi kepolisian dan kejaksaan," kata Feri.
Feri mengatakan kewenangan KPK bersifat konstitusional.
"Dalam artian ini kewenangan konstitusional KPK mencari penyidik independennya sendiri, agar tidak diintervensi lembaga yang berpotensi terlibat kasus korupsi," kata Feri.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (26/9/2017), Romli mempersoalkan keabsahan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK.
Romli menilai karena mereka belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian dari instansi asal, maka tidak sah.
Tapi menurut Feri, instansi asal tidak perlu mengeluarkan SK pemberhentian sementara begitu KPK mengangkat.
"Pasal 39 ayat 3 UU KPK tegas menyatakan begitu pimpinan KPK melantik mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut umum mereka, maka serta merta dia berhenti sementara di institusi awalnya. Tidak ada tafsir lain dari teks undang-undang ini. Orang boleh berpendapat berbeda, tapi begitulah bunyi teksnya," kata Feri.
"Itu bagian konsep bagaimana independennya KPK menyeleksi orang-orang yang masuk KPK, sehingga KPK tidak tergantung kepada SK dari lembaga lain," katanya.
"Profesor Romli tidak baca penjelasan Pasal 10 UU MK Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa sifat putusan MK itu final and binding ketika diputuskan. begitu diketuk palu berlaku sebagai bagian lain dari undang-undang," kata Feri dalam sidang praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).
Feri mengatakan putusan MK sudah jelas dan tegas bahwa KPK memiliki hak untuk memilih penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. KPK, katanya, memiliki kebebasan untuk menentukan penyelidik dan penyidik, apakah diambil dari kepolisian, kejaksaan, atau non keduanya.
"(Selain UU KPK) putusan MK Nomor 109 dan 110 PUU XIII Tahun 2015 menyatakan bahwa KPK berhak merekrut penyelidik, penyidik, penuntut umum sendiri di luar institusi kepolisian dan kejaksaan," kata Feri.
Feri mengatakan kewenangan KPK bersifat konstitusional.
"Dalam artian ini kewenangan konstitusional KPK mencari penyidik independennya sendiri, agar tidak diintervensi lembaga yang berpotensi terlibat kasus korupsi," kata Feri.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (26/9/2017), Romli mempersoalkan keabsahan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK.
Romli menilai karena mereka belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian dari instansi asal, maka tidak sah.
Tapi menurut Feri, instansi asal tidak perlu mengeluarkan SK pemberhentian sementara begitu KPK mengangkat.
"Pasal 39 ayat 3 UU KPK tegas menyatakan begitu pimpinan KPK melantik mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut umum mereka, maka serta merta dia berhenti sementara di institusi awalnya. Tidak ada tafsir lain dari teks undang-undang ini. Orang boleh berpendapat berbeda, tapi begitulah bunyi teksnya," kata Feri.
"Itu bagian konsep bagaimana independennya KPK menyeleksi orang-orang yang masuk KPK, sehingga KPK tidak tergantung kepada SK dari lembaga lain," katanya.
