Suara.com - Selama tiga tahun memimpin, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu melakukan pemerataan pembangunan.
"Ada beberapa hal yang timbul oleh Presiden dalam pencapaian itu, pertama pemerataan yang berkeadilan dalam konteks pembangunan, itu yang ingin dicapai. Meski gini ratio (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia) nya itu, kan turun terus, tapi itu yang akan dikejar dalam sisa dua tahun ini, pemerataan ekonomi yang berkeadilan," kata juru bicara Presiden, Johan Budi SP, di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Selain ekonomi, kata Johan, Jokowi juga sudah merancang reformasi bidang hukum pada September 2016. Hal itu diimplementasikan di semua instansi penegak hukum.
"Salah satu yang muncul ada pembentukan Siber Pungli itu," ujar dia.
Reformasi di bidang hukum yang sudah dilakukan yaitu perbaikan sumber daya manusia, sistem lembaga, dan aturan perundang-undangan.
Jokowi mengapresiasi pencapaian KPK dalam memberantas korupsi dengan ditandai penangkapan terhadap pejabat pemerintah.
"Saya kira KPK perlu diapresiasi, berarti kan positif. Artinya KPK melakukan tugasnya, melakukan upaya penegakan hukum. Bahwa masih ada yang ditangkap itu yang perlu diperbaiki, dari sisi apakah sistemnya, apakah karena orangnya atau karena ada aturannya yang perlu diperbaiki," kata dia.
Banyaknya orang yang kena operasi tangkap tangan KPK bukan berarti jumlah orang yang korupsi meningkat. Begitu juga sebaliknya, sedikitnya orang yang ditangkap kasus dugaan korupsi bukan berarti jumlah korupsi menurun.
"Yang bisa disimpulkan adalah kalau banyak yang ditangkap artinya upaya pemberantasan korupsi itu mungkin bagus, masif," ujar dia.
TERPOPULER
