Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan mempertanyakan dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat terkait tragedi politik dan kemanusiaan tahun 1965, yang diklasifikasi dan menjadi konsumsi publik sejak Selasa (17/10/2017).
Dokumen rahasia itu telah dikategorikan deklasifikasi alias boleh dipublikasikan setelah 52 tahun peristiwa tersebut. Dokumen itu sendiri dibuka oleh National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA).
Dalam dokumen itu disebutkan ada upaya dari TNI AD untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menggulingkan Soekarno.
"Nanti saya akan temui Menhan AS tanggal 25 di Filipina, akan saya tanya ini," ujar Ryamizard di DPR, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Ryamizard mengakui belum mengetahui soal dokumen berupa fragmen-fragmen kabel diplomatik tersebut.
Apalagi, kata dia, ketika peristiwa itu terjadi, dirinya masih kecil.
"Nggak tahu. Saya masih kecil dulu," kata dia, dan tak mau memberitahukan detail pertemuan di Filipina yang dimaksud.
Puluhan dokumen rahasia kabel diplomatik Amerika kembali dibuka untuk publik. Dokumen itu berisi tentang tragedi pembantaian orang-orang yang dituduh berhubungan dengan PKI tahun 1965.
Sebanyak 36 dokumen dibuka oleh National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA). Dokumen ini setebal 30 ribu halaman. Dokumen itu berisi berbagai macam catatan Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Baca Juga: Lucunya Kicauan Warganet soal 'Hari Pertama Anies' Bekerja
The Associated Press menelaah dokumen yang mencakup catatan di antara taun 1963 sampai 1966, Selasa (17/10/2017).
Dalam dokumen itu tercatat, Kedutaan Besar AS dan Departemen Luar Negeri AS mengetahui tentang pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap orang-orang yang dituduh sebagai PKI.
Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel dan bertentangan dengan cerita menyeramkan TNI tentang penculikan, penyiksaan dan pembunuhan 7 jenderal.
Dokumen-dokumen itu secara khusus menyebutkan pembunuhan massal tersebut diperintahkan oleh Soeharto (Presiden kedua RI).
Perintah itu disebut sebagai upaya kudeta, tapi akhirnya gagal. Selain itu disebutkan pembantaian itu dibantu oleh Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama.
Salah satu dokumen dari pejabat Kedubes AS di Jakarta, Mary Vance Trent menyebutkan, diperkirakan korban pembunuhan itu sampai 100.000 orang. Informasi lain, di Bali korbannya sampai 80 ribu orang.
