Sidang DPRD DKI Bahas Raperda APBD 2018 Sepi dan 'Ngaret'

Reza Gunadha, Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 16 November 2017 | 13:18 WIB
Sidang DPRD DKI Bahas Raperda APBD 2018 Sepi dan 'Ngaret'
Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta membahas Raperda APBD 2018 sepi dan dibuka telat satu jam dari jadwal, Kamis (16/11/2017). [Suara.com/Dwi Bowo Rahardjo]

Suara.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerag tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik ini, hanya dihadiri sekitar 40 anggota dewan. Paripurna yang sedianya digelar pukul 9.00 WIB ini baru dimulai pukul 10.56 WIB.

Wakil rakyat Jakarta keseluruhan berjumlah 106. Wakil ketua yang hadir selain Taufik adalah Abraham Lunggana (Lulung).

Fraksi Partai Gerindra yang pertama menyampaikan pandangan umum, dilanjutkan Fraksi Demokrat-PAN, dan yang ketiga giliran Fraksi PKS menyampaikan pandangannya.

Abdurrahman Suhaimi yang membacakan pandangan fraksi PKS. Setelah menyampaikan pandangannya, ia menyampaikan pantun penutup.

"Pakai motor gede menatap sahabat satu persatu. Kalau eksekutif dan legislatif bersatu, APBD DKI dapat ditetapkan tepat waktu," kata dia disambut tawa dewan dan undangan yang hadir.

Pantun kedua yang disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPRD Jakarta itu tentang waktu rapat paripurna yang ”ngaret” lebih dari satu jam.

"Ke dewan tidak boleh hanya pakai kolor, pakailah sempurna berdasi dan bersepatu. Kalau dewan tidak suka molor paripurna bisa selesai tepat waktu," kata Suhaimi.

baca juga

Dalam rapat paripurna kemarin, Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah menyampaikan besaran RAPBD Jakarta tahun 2017 sebesar Rp77.110.885.760.609.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Beredar Kabar Surat Penahanan Novanto, Fahri: Kami Belum Terima

Beredar Kabar Surat Penahanan Novanto, Fahri: Kami Belum Terima

News | Kamis, 16 November 2017 | 10:45 WIB

Sidang Paripurna, Anies dan Ketua DPRD DKI Berbalas Pantun

Sidang Paripurna, Anies dan Ketua DPRD DKI Berbalas Pantun

News | Rabu, 15 November 2017 | 15:20 WIB

Merasa Tak Dihargai, DPRD Minta Anies Copot Kadis Damkar

Merasa Tak Dihargai, DPRD Minta Anies Copot Kadis Damkar

News | Kamis, 09 November 2017 | 10:57 WIB

Kader Hanura Resmi Dicopot dari DPRD Jakarta Hari Ini

Kader Hanura Resmi Dicopot dari DPRD Jakarta Hari Ini

News | Selasa, 07 November 2017 | 11:25 WIB

PKS Ajak Publik Tolak Konten Porno WhatsApp

PKS Ajak Publik Tolak Konten Porno WhatsApp

News | Selasa, 07 November 2017 | 11:06 WIB

Prasetio Ingatkan Anies: Banyak Tikus Got di DPRD dan Eksekutif

Prasetio Ingatkan Anies: Banyak Tikus Got di DPRD dan Eksekutif

News | Senin, 06 November 2017 | 12:58 WIB

Batas Waktu Habis, 37 Anggota DPRD DKI Belum Kembalikan Mobil

Batas Waktu Habis, 37 Anggota DPRD DKI Belum Kembalikan Mobil

News | Rabu, 01 November 2017 | 14:34 WIB

PKS Kagum Komunis Tiongkok Beri Penghormatan terhadap Islam

PKS Kagum Komunis Tiongkok Beri Penghormatan terhadap Islam

News | Selasa, 31 Oktober 2017 | 20:58 WIB

PKS Minta Izin Pabrik Petasan di Tangerang Diaudit

PKS Minta Izin Pabrik Petasan di Tangerang Diaudit

News | Jum'at, 27 Oktober 2017 | 11:38 WIB

Berkukuh Pidato di DPRD, Anies: Tata Krama Saja

Berkukuh Pidato di DPRD, Anies: Tata Krama Saja

News | Kamis, 26 Oktober 2017 | 07:13 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×