Anies Jelaskan Soal Alamat Himpaudi Calon Penerima Rp40,2 M

Siswanto | Dwi Bowo Raharjo | Suara.com

Rabu, 29 November 2017 | 12:11 WIB
Anies Jelaskan Soal Alamat Himpaudi Calon Penerima Rp40,2 M
Anies baswedan di Kampung Akuarium. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan memastikan alamat kantor Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia tidak salah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan alamat Himpaudi -- yang akan menerima hibah Rp40.200.000.000 -- tertukar. Alamat kantor tersebut di Jalan Poltangan Raya, nomor 25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Soal verifikasi menurut saya penting, inilah contoh sebuah asosiasi para pejuang yang tidak pernah dapat pemerhatian. Ini bukan organisasi yang kelebihan uang, yang punya kantor mapan yang punya uang banyak," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Anies menjelaskan selama ini Himpaudi memang tidak memiliki kantor yang tetap. Anies mengatakan kantor mereka selalu numpang.

"Mereka itu selalu numpang, jadi sekretariatnya selalu numpang, jadi bukan hal yang aneh-aneh," kata Anies.

"Guru Paud itu pejuang karenanya kita lakukan pertama kali sesuatu yang memang pilihan ideologis pada saat memilih dan berpihak pada guru-guru," Anies menambahkan.

Anies senang setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Jakarta menyetujui dana hibah untuk Himpaudi masuk RAPBD Jakarta 2018.

"Karena ini baru pertama kali, dulu nggak pernah dikasih (hibah). Karena itu saya merasa alhamdulillah ini adalah tangan tuhan menunjukkan kepada bangsa Indonesia betapa guru Paud (dulu) tak pernah diperhatikan, bahkan kantornya lokasinya pinjam," kata Anies.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor

Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor

News | Jum'at, 17 April 2026 | 15:26 WIB

APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya

APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya

News | Rabu, 21 Januari 2026 | 13:52 WIB

APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama

APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama

News | Senin, 29 Desember 2025 | 08:59 WIB

PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun

PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun

News | Jum'at, 21 November 2025 | 16:48 WIB

Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026

Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026

News | Rabu, 12 November 2025 | 18:36 WIB

Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026

Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026

News | Rabu, 12 November 2025 | 16:34 WIB

PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah

PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah

News | Senin, 03 November 2025 | 22:25 WIB

Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?

Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?

News | Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:34 WIB

Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?

Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 22:14 WIB

Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!

Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 11:05 WIB

Terkini

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

News | Senin, 27 April 2026 | 13:56 WIB

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

News | Senin, 27 April 2026 | 13:54 WIB

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:48 WIB

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:44 WIB

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

News | Senin, 27 April 2026 | 13:41 WIB

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Senin, 27 April 2026 | 13:40 WIB

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

News | Senin, 27 April 2026 | 13:37 WIB

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

News | Senin, 27 April 2026 | 13:29 WIB

Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat

Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:27 WIB

Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

News | Senin, 27 April 2026 | 13:26 WIB