Suara.com - Anggota DPRD Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif optimis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2018 yang baru disahkan dalam rapat paripurna sebesar Rp77,1 triliun mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri, meski mendapat evaluasi.
"Kita nggak perlu underestimate, apalagi alergi. Ya silahkan dievaluasi oleh Kemendagri, kalau ditanya optimis, saya optimis, saya sering mengatakan itu 97 sampai 98 persen pasti bisa disepakati," ujar Syarif di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Menurut Syarif, yang dievaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yakni perihal administrasi.
"Itu yang saya alami selama 3 tahun ini, ya kita tunggu nanti, tapi saya optimis," kata dia.
Tak hanya itu, terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebesar Rp 28 miliar, Syarif juga optimis anggaran tersebut akan disetujui Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, DPRD Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 yakni Rp Rp 77, 11 triliun, Kamis (30/11/2017). Dalam Rapat tersebut, banyak anggota dewan yang mengajukan interupsi. Interupsi pertama disampaikan Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurahman.
Taufiqurahman mengatakan, fraksinya belum dapat menyetujui RAPBD Jakarta 2018 dan meminta peninjauan kembali. Khususnya terkait penambahan belanja daerah yang berasal dari optimalisasi pajak daerah.
Kemudian Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDIP William Yani menginterupsi soal 73 Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Ia mempermasalahkan gaji sekitar Rp24 juta untuk satu anggota TGUPP setiap bulannya.
Tim yang akan membantu Gubernur Anies Baswedan dan wakil Sandiaga Uno itu akan memakan dana APBD 2018 sebesar Rp28 miliar.
Baca Juga: Menyedihkan, Gubernur dan Wagub Kaltara Bertengkar
Selanjutnya, anggota DPRD Jakarta dari fraksi PKB Abdul Aziz meminta pemerintah DKI mengevaluasi pemberian dana hibah ke sejumlah lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
