Politik SARA Sebabkan Elektabilitas Jokowi Melambat Naik

Pebriansyah Ariefana | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Selasa, 26 Desember 2017 | 15:53 WIB
Politik SARA Sebabkan Elektabilitas Jokowi Melambat Naik
Presiden Joko Widodo di Nabire. (Biro Kepresidenan)

Suara.com - Elektabilitas Presiden Joko Widodo lambat naik menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Seharusnya elektabilitas Jokowi meningkat.

Sebab saat ini Jokowi mengantongi dukungan empat partai, yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai Nasdem.

"Kalau dilihat dari dukungan yang sebetulnya sudah fix, rasanya kenaikan ini agak lambat. Konsolidasi politik sudah di lakukan, tidak ada gangguan yang signifikan," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Ray menuturkan belum naiknya elektabilitas Jokowi bukan dikarenakan permasalahan teknis melainkan permasalahan non teknis. Pasalnya kata Ray, pelaksanaan Pilkada secara teknis tidak ada terdapat hambatan.

"Pelaksanaan pilkadanya, teknis tidak ada hambatan serius. Daftar Pemilih Tetap yang kerap bermasalah sekarang sudah tertangani. Jelang pelaksanaan Pilkada secara umum tidak ada tantangan secara teknis. Soal surat suara, percetakan suara dan lain-lain, itu bisa terjadi karena sistem sudah bekerja tidak ada permasalahan teknis. Tapi tantangan non tekniknya yang akan kencang," kata dia.

Ia pun membeberkan faktor lambatnya elektabilitas Jokowi. Pertama yakni adanya praktik politik uang di dalam pelaksanan Pilkada. Kedua, imbas politik isu SARA.

"Dugaan saya karena masih terkena imbas dari yang kita sebut dengan politik isu SARA," ucap Ray.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Mengapa Politik SARA Lebih Bahaya daripada Politik Uang?

Mengapa Politik SARA Lebih Bahaya daripada Politik Uang?

News | Selasa, 26 Desember 2017 | 13:31 WIB

Jokowi Dinilai Berhasil Beri Rasa Aman bagi Warga dan Investor

Jokowi Dinilai Berhasil Beri Rasa Aman bagi Warga dan Investor

News | Senin, 25 Desember 2017 | 06:06 WIB

Jokowi ke Bali Bahas Dampak Erupsi Gunung Agung

Jokowi ke Bali Bahas Dampak Erupsi Gunung Agung

News | Jum'at, 22 Desember 2017 | 17:08 WIB

Jokowi: Perempuan Berperan Majukan Indonesia

Jokowi: Perempuan Berperan Majukan Indonesia

News | Jum'at, 22 Desember 2017 | 17:03 WIB

PDIP Ingatkan Jokowi Larang Menterinya Rangkap Jabatan

PDIP Ingatkan Jokowi Larang Menterinya Rangkap Jabatan

News | Kamis, 21 Desember 2017 | 15:20 WIB

Terkini

'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis

'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:29 WIB

Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah

Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:11 WIB

Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan

Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:09 WIB

Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit

Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:07 WIB

Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda

Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:02 WIB

600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda

600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:59 WIB

WFH untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi, Solusi Efektif atau Hanya Sementara?

WFH untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi, Solusi Efektif atau Hanya Sementara?

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:56 WIB

Tak Hanya Energi, Eropa Kini Dilanda Krisis Cokelat KitKat

Tak Hanya Energi, Eropa Kini Dilanda Krisis Cokelat KitKat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:52 WIB

Pelapor Ijazah Jokowi Minta Usut Pendana Isu, Desak Polisi Tindak Roy Suryo dan Dokter Tifa

Pelapor Ijazah Jokowi Minta Usut Pendana Isu, Desak Polisi Tindak Roy Suryo dan Dokter Tifa

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:50 WIB

Satu Prajurit Gugur di Lebanon, Mabes TNI Belum Bisa Pastikan Pelaku Serangan

Satu Prajurit Gugur di Lebanon, Mabes TNI Belum Bisa Pastikan Pelaku Serangan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:41 WIB