Suara.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan dan sejumlah kawasan Asia Selatan beberapa waktu lalu merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan. Konstitusi negara UUD 1945 menyebut bahwa Indonesia wajib mendukung upaya perdamaian dunia.
Di Afghanistan sendiri, Presiden dan jajarannya aktif mendorong dan mengusulkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun perdamaian di sana. Sementara di Bangladesh, pemerintah juga terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rakhine State di Cox's Bazar.
"Menjadi kewajiban kita untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Itu memang diamanatkan oleh konstitusi," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Selain itu, meskipun disebut dapat membahayakan dirinya, kunjungannya ke Afghanistan juga merupakan keinginannya untuk dapat membalas kunjungan yang dilakukan Ashraf Ghani dan istrinya dalam kesempatan terpisah ke Indonesia.
"Presiden Ashraf Ghani sudah ke sini. Yang kedua, Ibu Negara Rula Ghani juga ke sini. Jadi kalau kita ke sana itu ingin kunjungan balik dan ini akan ditindaklanjuti oleh Pak Wapres di bulan Februari ini," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan. Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Afghanistan merupakan kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia ke Afghanistan setelah Kunjungan Kenegaraan Presiden Sukarno pada 1961.
Presiden tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018) pukul 11.40 Waktu Setempat (WS) atau 14.10 WIB. Kedatangan Presiden disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Arief Rachman dan Kepala Protokol Negara Afghanistan.
Sejumlah pejabat Afghanistan pun tampak turut menyambut kedatangan Presiden. Di antaranya yakni Wakil Presiden Sarwar Danish, Menteri Luar Negeri Salahudin Rabbani, Menteri Keuangan Eklil Hakimi, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Roya Rahmani, Gubernur Kabul Mohammad Yaqoub Haidan, dan Wali KotaKabul Abdullah Habibzal.
Baca Juga: Jokowi Heran Masalah Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur Diributkan
