Samad: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditunda karena Proses Politik

Suara.com - Ketua KPK periode 2011-2014 Abraham Samad tidak setuju dengan permintaan penundaan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat calon kepala daerah. Menurutnya, alasan sedang terjadi proses politik tidak bisa menjadi acuan, karena kalau ditunda, maka konsekuensinya akan semakin besar.

"Penegakan hukum itu tidak bisa ditunda karena ada perhelatan politik seperti pilkada. Ada dampak atau impact yang konsekuensinya, mudaratnya lebih besar," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).

Abraham mengatakan penundaan proses hukum berpotensi seorang tersangka menghilangkan alat bukti. Penundaan juga bisa berakibat buruk bagi kepercayaan terhadap pemimpin daerah yang setelah terpilih baru ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada bupati terpilih, gubernur terpilih dilantik, pernah kita lihat di lembaga pemasyarakatan. Tidak ada negara yang seperti ini. Ini kan merusak peradaban," tegasnya.

Bahkan terkait hal ini, pria asal Makassar ini mengaku pernah melakukan survei. Menurutnya, berdasarkan survei itu, 90 persen pilkada di Indonesia berlangsung tidak jujur.

"Sekitar 10 persen lah yang berlangsung fair, berdasarkan hasil survei itu," kata Abraham.

Hal senada juga disampaikan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Titi mendukung proses hukum terhadap calon kepala daerah dilanjutkan. Sebab menurutnya, hal itu menunjukkan kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

"Kalau sampai proses hukum atas para tersangka ini ditunda hanya karena dia calon kepala daerah, maka ini memperlihatkan secara telanjang mata hanya karena dia sebagai calon kepala daerah (prosesnya ditunda)," katanya.

Meski demikian, Titi juga mengaku tidak terima dengan cara KPK yang berkoar sebelum seseorang diumumkan jadi tersangka.

"Saya juga tidak setuju kalau proses penegakan hukum itu pakai trailer atau teaser. Misal begini, 90 persen dari 34 kepala daerah itu sudah lengkap proses penyidikannya dan segera diumumkan. Ya, penegakan hukum itu jangan dipercepat, diperlambat. Ya, normal saja. Kalau sudah cukup alat bukti umumkan, kalau belum, nggak usah seperti film, ada trailer," tutupnya.