Program Sertifikasi Tanah Jokowi Tak Selesaikan Masalah Agraria

Suara.com - Mantan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas menilai, program sertifikasi tanah rakyat yang tengah digalakkan rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum menyelesaikan akar persoalan sengkarut kepemilikan lahan di Indonesia.

"Kalau hanya sekedar simbol-simbol seperti itu, tak menyentuh akar masalah," nilai Hafid di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/ 3/2018).

Menurut Hafid, akar permasalahan agraria di Indonesia adalah, adanya monopoli kepemilikan lahan di tangan segelintir tuan tanah—baik perorangan ataupun korporasi.

Monopoli penguasaan lahan tersebut mengakibatkan banyaknya petani yang tak memunyai tanah garapan (landless peasant), sehingga melahirkan kemiskinan.

Mestinya, kata Hafid, kalau pemerintah serius menyelesaikan persoalan agraria, maka jutaan hektare lahan yang dimiliki segelintir orang itu diambil oleh negara.

Selanjutnya, terus Hafid, lahan yang diambilalih tersebut diredistribusikan negara kepada petani-petani kecil atau lazim disebut land reform sebagai komponen terpenting reforma agraria sejati.

"Boleh tidak, diambil tanah 5 juta hektare yang dikuasai satu orang itu dikasih ke orang miskin? Apa itu dasarnya dia mendapatkan 5 juta ha, 3,5 juta ha, dan dikasih lagi subsidi Rp7,5 triliun," ujar Hafid.

Hafid menilai, kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat belum terasa, terutama di kalangan petani miskin yang mayoritas di Indonesia.

Sebab, ketimpangan sosial yang diakibatkan kepemilikan tanah secara besar-besaran oleh pemilik modal, justru menggusur rakyat miskin.

"Orang miskin ini digusur. Padahal dia juga warga negara yang sah yang lahir di republik ini. Tapi kenapa dia disiksa oleh negaranya sendiri," cecarnya.