Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak para anggota parlemen di seluruh dunia untuk memperkuat kerjasama dalam mewujudkan tata kelola global, terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para imigran secara proporsional.
"Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya," kata Bambang dalam keterangan tertulis Senin (26/3/2018).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, persoalan migrasi dan pengungsi merupakan tanggungjawab bersama masyarakat internasional. Sebab itu, perlu dimiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa yang akan datang.
Bambang menambahkan, pembahasan isu migran dan nasib pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan penting.
"Ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa," tuturnya.
Desakan itu disampaikan Bambang dalam sesi Debat Umum sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, pada 25 Maret 2018, bertema "Strengthening the global regime for migrants and refugees: the need for evidence-based policy solutions".
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu global lain termasuk masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan terkait hak asasi manusia.
Delegasi RI dipimpin oleh Ketua DPR dan terdiri dari sejumlah anggota DPR lainnya seperti Ahmad Sahroni, Mukhamad Misbakhun, Agun Gunandjar, Jhoni Plate, Nur Haryati, Bara Hasibuan, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
IPU merupakan organisasi parlemen nasional di seluruh dunia yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global melalui dialog politik dan aksi nyata.
Baca Juga: Bambang Soesatyo Minta DPR Percepat Seleksi Pejabat Negara
