Suara.com - Fredrich Yunadi meminta kepada pengadilan agar Indri Astuti, perawat Rumah Sakit Permata Hijau, yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK menjalani sumpah pocong.
Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP itu juga berharap, majelis hakim meminta perawat yang pernah menangani Setya Novanto pascakecelakaan itu diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan.
Pasalnya, dalam persidangan kasus Yunadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/4/2018), Indri mengungkapkan banyak hal mengenai patgulipat mantan pengacara itu untuk menghalangi KPK menyidik Setnov—eks kliennya.
Sebelum meminta Indri menjalani sumpah pocong, Fredrich lebih dulu bertanya apakah saksi melihat ada yang bengkak dan berwarna hitam di dada bagian kiri Setya Novanto.
"Apakah waktu saksi periksa, ada hitam di bagian dada kiri (Setya Novanto)," tanya Fredrich kepada saksi.
Mendengar pertanyaan Fredrich, saksi menjawab tidak melihatnya. "Saya tidak melihat, putih dan mulus," jawab Indri.
Setelah mendengar keterangan saksi, Fredrich tidak terima dan langsung marah. Karena itu, dia minta kepada majelis hakim agar saksi menjalani pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan.
"Saya mohon izin pak, saksi diperiksa dengan lie detektor, kalau tidak disuruh sumpah pocong pak," kata Fredrich.
Terhadap permintaan tersebut, Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri tidak menjawabnya. Syaifuddin hanya meminta Fredrich untuk melanjutkan pertanyaan.
Baca Juga: Adik: Kata Mahkamah Agung, Kasus Ahok Dianggap Penting
"Lanjutkan, dia tidak lihat, dia lihat putih mulus," kata Hakim.
Untuk diketahui, Fredrich didakwa bersama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo merintangi penyidikan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Novanto.
Fredrich dan Bimanesh disebut telah merekayasa supaya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pertengahan November 2017 usai kecelakaan tunggal.
Rekayasa tersebut dilakukan agar Novanto menghindari pemeriksaan penyidik sebagai tersangka perkara dugaan korupsi e-KTP.
Fredrich diduga melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
