Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut, hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 23 juta masyarakat Indonesia akan menerima sertifikat tanah.
Target tersebut dapat tercapai andai penyerahan sertifikat tanah sebanyak 9 juta pada 2019 dapat tercapai.
Untuk target jangka panjang, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, pada 2025, seluruh tanah di Indonesia akan bersertifikat.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mendata dan mensertifikatkan tanah secara lengkap, baik kota, kabupaten, maupun provinsi di Indonesia. Menurutnya, pada 2019, beberapa wilayah di Indonesia akan bersertifikat lengkap, seperti Provinsi Bali dan DKI Jakarta.
"Kemudian di samping itu, kita mencoba mensertifikatkan dan mendata lengkap kota-kota, kabupaten-kabupaten, dan provinsi-provinsi. Insya Allah, pada 2019, Provinsi Bali bisa lengkap. Artinya, seluruh tanah di Provinsi Bali sudah akan tercatat pada 2019. DKI, insya Allah, pada 2019, lengkap," ujar Sofyan, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Untuk mencapai target tersebut, Sofyan mengatakan, ada banyak kendala. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan sertifikat sebelum membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Kemudian kita terobos BPHTB terutang. Kita tidak ada urusan dengan BPHTB, pokoknya sertifikat kita keluarkan. Kewajiban pemerintah daerah untuk mencari BPHTB," jelasnya.
"Kalau Anda lihat, kita begitu banyak kendala, tapi kita mampu mengatasi," tambah Sofyan.
Lebih jauh ia mengatakan, hingga kini, total ada 126 juta tanah telah resmi tercatat, sementata 51 juta tanah telah memiliki sertifikat.
"Tanah yang resmi tercatat sekitar 126 juta. Yang sudah bersertifikat, sampai hari ini, 51 juta tanah. Tahun ini, 7 juta tanah akan bersertifikat, berarti 68 juta tanah. Tahun depan, ada 9 juta tanah bersertifikat, sehingga tinggal 59 juta lagi. Itu yang akan kita kejar. Mudah- mudahan sampai pada 2025," pungkas Sofyan.
TERPOPULER
