Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempercepat proses rekonstruksi pascagempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat supaya dapat selesai dalam waktu enam bulan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, rentetan gempa bumi yang melanda Lombok pada 29 Juli lalu menyebabkan kerusakan bangunan pada 167 ribu unit rumah, 1.194 sekolah, 321 fasilitas kesehatan, dan 1.091 rumah ibadah. Dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN untuk rekonstruksi Lombok pascagempa mencapai Rp 1 triliun.
"Sebenarnya, intinya adalah percepatan. Setiap hari hanya bisa produksi 40 komponen rumah, saya minta naikkan menjadi 300 (komponen) satu hari, baru bisa mengejar waktu selesai dalam waktu enam bulan," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Menurut Wapres, angka tersebut masih bertambah sesuai dengan kebutuhan.
"Dana yang disalurkan sudah Rp1 triliun, masih butuh lagi. Tapi sudah mulai pembangunan, dan itu dibutuhkan percepatan," kata JK.
Wapres JK selaku Komandan Penanganan Bencana berharap rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Lombok dapat selesai pada Maret 2019, lebih cepat enam bulan dari target sebelumnya, yaitu selama satu tahun sejak terjadi gempa, atau pada Juli 2019.
Ia mengatakan kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian, karena ada batasan orang bisa hidup dan beraktivitas di tempat pengungsian.
Menurut Wapres, apabila masyarakat hidup di pengungsian lebih dari enam bulan, akan mulai timbul masalah kesehatan dan sosial.
"Pemerintah daerah beserta segenap pihak yang terlibat harus membuat 'time schedule' dan menetapkan target kapan semua harus selesai. Diharapkan Maret 2019 sudah selesai semua sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumahnya masing-masing," katanya.
Ia mengatakan kebutuhan produksi aplikator rumah tahan gempa juga harus dihitung kembali, sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan. Selain itu, kata dia, keterlibatan mahasiswa tehnik juga harus dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan hunian baru bagi masyarakat. (Antara)
TERPOPULER
