Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut telah menyelidiki soal keberadaan poster Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan mengenakan mahkota raja di Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran, Bawaslu mengaku tak menemukan muatan ujaran kebencian maupun kampanye hitam terkait keberadaan poster tersebut.
"Menurut pandangan Bawaslu setelah kami melihat itu, tulisan di APK sedikit pun tidak mengarah kepada ujaran kebencian, black campaign, atau mengandung unsur SARA," kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).
Bawaslu, kata dia, juga telah mencopot poster Jokowi bermahkota raja tersebut agar tak lagi memicu polemik di masyarakat. Menurutnya, tindakan pencopotan poster dilakukan karena PDI Perjuangan merasa ada pihak tertentu yang menyebarkan fitnah jelang pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang.
"Kan menurut PDIP itu bukan yang mereka produksi dan menurut mereka berdasarkan interpretasi mereka terhadap gambar itu itu mengandung fitnah dan bertujuan untuk menjatuhkan," tuturnya.
"Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bawaslu bersama PDIP ada menurunkan. Karena PDIP merasa itu bukan bahan yang mereka produksi. Dan mereka menginginkan untuk diturunkan," lanjutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, poster kampanye bergambar Calon Presiden nomor urut 1 Jokowi yang mengenakan mahkota bak raja merupakan modus kampanye hitam gaya baru. Hasto menilai APK itu seolah-olah mendukung Jokowi - Ma'ruf, padahal bersifat kampanye hitam.
Berkenaan dengan itu, Hasto menyebut pihaknya tak memasang atribut kampanye tersebut. Ia menduga ada pihak-pihak yang memalsukan alat peraga kampanye untuk menjatuhkan pasangan Jokowi – Maruf Amin.
"Dari aspek estetika, komunikasi politik, daya imajinasi, dan teknik kampanye, atribut bergambar PDIP dan Pak Jokowi yang terpasang tersebut bukan kami. Ada pihak-pihak yang memalsukan APK tersebut. Kami yakin, atribut tersebut dipasang oleh pihak yang mau mendiskreditkan kami," tutur Hasto.
Baca Juga: Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang PP PNBP Sektor Kelautan
