Suara.com - Calon legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku rela tidak dibayar jika berhasil masuk ke dewan parlemen. Janji itu disampaikan apabila mereka tidak bisa menyelesaikan undang-undang dengan tepat waktu.
Pernyataan itu disampaikan kala sejumlah caleg dari PSI mendatangi Gedung DPR untuk meminta data terkait anggaran yang sudah digunakan oleh anggota parlemen. Alasan mereka melakukan itu karena mendengar usulan KPK agar anggota DPR tidak digaji kalau tidak bisa menyelesaikan undang-undang.
"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR) kita rela nih nggak dibayar, kalau misalnya kita nggak bisa menghasilkan umpannya undang-undang yang berkualitas gitu. Kalau Prolegnas 20 kita cuma 5. kita rela nih tidak dibayar, bahkan kita rela di PAW," kata salah satu Caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (7/12/2018).
Selain itu, PSI pun tengah melakukan penelitian soal kinerja anggota DPR yang dinilai buruk oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Oleh karenanya, sejumlah caleg dari PSI mendatangi Gedung DPR untuk meminta data terkait dengan anggaran.
"Contohnya kayak akunter seperti masa reses itu masih belum ada datanya, itu sekarang kami bawa surat ke sini," ujarnya.
"Kita memang lagi melakukan riset. Riset kita agak panjang dan kita nggak mau asal bunyi," imbuh dia.
