Bahkan, Ipang mempersilahkan semua pihak membuka langsung website Indonesia Barokah untuk bisa mengetahui apakah isi dalam situs itu memiliki kesamaan dalam hal pemberitaan.
"Semua berisi konten dakwah dan jauh dari fitnah. Fitnah itu adalah saat Pak Prabowo bilang Menteri Keuangan adalah menteri pencetak uang, itu adalah fitnah," tegas Ipang Wahid.
Isi Tabloid Tak Langgar Pemilu
Lantaran pemberitaannya dianggap menyebarkan fitnah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung menyelidiki soal Tabloid Indonesia Barokah. Namun, dalam investigasi awal, Bawaslu tak menemukan tindakan pelanggaran pemilu dalam pemberitaan yang digarap tabloid.
Meski demikian anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengaku tetap meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan terkait konten yang ada di dalam Tabloid Indonesia Barokah.
"Kami serahkan ke kepolisian untuk menindaklanjutinya. Meskipun dari Bawaslu tetap melakukan fungsi pencegahan apabila ada hal seperti itu terjadi," kata Fritz kepada wartawan di Jakarta.
Namun, menurutnya, Bawaslu akan tetap melakukan proses investigasi guna mengetahui apakah ada unsur lain yang termuat dalam tabloid tersebut yang dapat memenuhi unsur pidana.
"Kita tetap melakukan proses investigasi," ungkapannya.
Pesimisme Kubu Prabowo ke Polisi
Hampir sudah sepakan lebih, jejak pengirim dari peredaran Tabloid Indonesia Barokah itu belum terungkap. Muncul tabloid itu membuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga hendak membawa ke jalur hukum. Namun, saat mau memperkarakan kasus ini, tim sukses pasangan nomor urut 02 itu malah menuding polisi tak serius menerima laporan mereka.
Dari tindakan itu, Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade mengaku sangat pesimistis dengan kinerja polisi untuk mengusut dalang di balik beredarnya tabloid itu.
"Jumat (25/1/2019) kita datang (ke Bareskrim), laporan tidak diterima dengan alasan ada pejabat yang mengevaluasi tidak masuk," kata Andre di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.
Keraguan Andre semakin kuat dengan keterangan dari Direktorat advokasi hukum dan BPN Prabowo - Sandiaga yang menyebut sudah ada sekitar 20 laporan yang disampaikan, namun tidak ada satupun yang jalan. Laporan itu berhubungan dengan sejumlah pelanggaran tim sukses Capres - Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin selama masa kampanye.
"Ini memang apa yang disampaikan pak Prabowo di debat pertama itu terkesan tumpul ke orang pendukung pak Jokowi tapi tajam kepada pendukung pak Prabowo merupakan kenyataaan," pungkasnya
TERPOPULER
