Suara.com - Berbagai program pertanian telah disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bisa mencapai target 2019. Kesiapan dan komitmen pejabat daerah juga ditekankan untuk menyukseskan program pemerintah.
Demi tujuan tersebut, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Eddy menyelenggarakan rapat teknis (ratek) di Banjarmasin, 13-15 Februari 2019, yang diikuti 160 pejabat daerah dalam lingkup pertanian. Menurutnya, komitmen dan tanggungjawab pejabat daerah sangat penting karena merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menggapai rakyat di daerah.
Ratek ini sendiri merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan sinkronisasi (rakorsin) yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kota Bogor, Jawa Barat. Berbeda dengan rakorsin yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Program lingkup Ditjen PSP sekaligus menyusun strategi percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP tahun anggaran 2019, rapat teknis ini merupakan ajang untuk mendetailkan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP tahun anggaran 2019 tersebut.
Pada kesempatan ini disepakati pula kebijakan relokasi kegiatan dan komitmen daerah terkait kesanggupan melaksanakan kegiatan lingkup Ditjen PSP. Tahun ini merupakan tahun terakhir RPJMN 2015 – 2019.
Tahun ini, alokasi anggaran pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp4.927.538.742.000 atau 23,39 persen terbesar kedua dari total anggaran Kementan senilai Rp21.067.641.815.000.
"Proporsi besaran anggaran yang dialokasikan kepada Ditjen PSP ini menunjukkan bahwa program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian masih menjadi prioritas utama pembangunan pertanian nasional. Oleh karena itu, secara khusus saya ingin memastikan dan meminta agar saudara-saudara bekerja serius dan bersungguh-sungguh agar anggaran yang sudah dialokasikan tersebut dapat segera diserap dan kegiatan lapangan dapat segera dieksekusi," katanya.
Kita harus bekerja keras dan secara terus menerus meningkatkan kinerja, sehingga harapan dan target yang sudah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu," ujar Sarwo Eddy kepada para pejabat daerah lingkup pertanian saat membuka Ratek Ditjen PSP, Kamis (14/2/2019).
Berdasarkan data, capaian kinerja Ditjen PSP tahun 2018 mencapai 87,74 persen, atau Rp5.119.389.098.169 dari total pagu anggaran Ditjen PSP Tahun 2018 sebesar Rp 5.834.734.749.000. Berdasarkan data OM SPAN per 14 Januari 2019, sisa anggaran yang tidak terserap (sisa mati) sebesar Rp715.345.650.831 (12,26 persen).
"Namun demikian, kami tetap memberikan apresiasi kepada para stakeholder, terutama bagi dinas lingkup pertanian di daerah yang telah bekerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Harapan kami, kinerja ini akan meningkat dan jauh lebih baik pada tahun 2019," tuturnya.
Baca Juga: Hadapi Kemarau Panjang, Kementan Fokus Cetak Sawah dari Lahan Rawa
Fokus utama Ditjen PSP sendiri tahun ini meliputi optimasi lahan rawa untuk mendukung produksi padi nasional serta dukungan Ditjen PSP terhadap Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Serasi meliputi kegiatan cetak sawah terkait dengan pencapaian target Nawacita dan evaluasi.
Pelaksanaannya berupa pemberdayaan dan pendayagunaan bantuan alat dan mesin pertanian, khususnya eskavator berat dan alsintan, kemudian Konsepsi Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan Pertanian, dan alokasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan e-RDKK dan pendekatan kartu tani.
"Indonesia memiliki potensi lahan rawa yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Daerah rawa di Indonesia memiliki potensi seluas 33,4 juta ha, yang terdiri dari lahan pasang surut seluas 23,05 juta ha dan rawa lebak seluas 10,35 juta ha. Dari jumlah tersebut, yang potensial untuk pertanian seluas 10,90 juta ha," tambah Sarwo Eddy
Menurutnya, pada 2019, pengembangan lahan rawa akan ditargetkan seluas 500 ribu ha yang tersebar di 5 (lima) provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung dan Sulawesi Selatan.
"Untuk merealisasikan target program tersebut, maka Ditjen PSP sesuai tugas dan fungsinya, bertanggung jawab terhadap aspek pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan serta bantuan alat mesin pertanian pra panen yang diperlukan," tandasnya.
