Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Peningkatan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Bambang Sudiatmo, Senin (25/2/2019), hari ini. Rencananya, penyidik KPK akan memeriksa Bambang sebagai saksi terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain Bambang, penyidik KPK turut memanggil staf administration division PT. Sentul City, Tbk Lukman Hakim. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare yang kini berstatus tersangka dalam kasus tersebut.
"Lukman dan Bambang kapasitas diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiat Partunggal NahotnSimaremare)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan.
Namun, hingga kini belum diketahui alasan penyidik lembaga antirasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bambang dan Lukman terkait kasus suap proyek air minum untuk korban bencana di daerah tersebut.
Untuk diketahui, KPK telah menerima pengembalian uang dari 37 anggota Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KemenPUPR dalam proyek air minum untuk korban bencana di daerah mencapai Rp 14.8 miliar, 128.500 dolar Amerika Serikat dan 28.100 dolar Singapura. KPK pun menelisik bahwa ada sebanyak 37 proyek SPAM di KemenPUPR yang terindikasi ada praktik suap.
Diketahui proyek tersebut banyak dipegang PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP). KPK pun telah menetapkan petinggi kedua perusahaan tersebut sebagai tersangka. Mereka adalah Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. TSP Irene Irma, dan Direktur PT. TSP Yuliana Enganita Dibyo. Dalam kasus ini, keempat tersangka itu menyuap sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PUPR.
