REGIONAL:
Penjelasan:
Mengutip laman Cekfakta.com, dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pesan yang beredar terkait info rekrutmen CPNS tersebut tidak benar. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah membantah isi informasi dalam pesan berantai tersebut.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan membantah mengenai informasi yang tersebar melalui media Whatsapp tersebut. “Tidak benar. Belum ada info detail tentang penerimaan ASN,” kata Ridwan.
Selain itu, bila ditelisik dari narasi informasi tersebut, diketahui bahwa narasi itu sempat beredar pada tahun 2018 dengan isu yang sama, yakni penerimaan CPNS. Isu tersebut sudah diperiksa faktanya di laman turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] INFO REKRUTMEN CPNS 2018” pada 6 September 2018. Perbedaannya dengan narasi lampau hanya terletak pada panjang narasinya saja dan tanggal tahunnya.
Selain itu, informasi terkait penerimaan CPNS 2019, hingga saat ini belum ada tanggal pastinya. Pada pemberitaan di akhir bulan Juli 2019, informasi mengenai CPNS 2019 masih dibahas oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memastikan pemerintah bakal membuka 100 ribu lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain CPNS, 75 ribu formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga dibuka pada tahun ini.
"Untuk tahun ini akan direkrut 100 ribu CPNS kemudian 75 ribu PPPK. Jadi total 175 ribu. Ya untuk seluruh Indonesia," kata Syafruddin kepada wartawan di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (30/7).
Meski begitu, Syafruddin belum bisa memastikan waktu pelaksanaan seleksi CPNS itu akan digelar. Ia mengatakan jadwal seleksi masih menunggu rapat koordinasi persiapan seleksi CPNS yang akan digelar selama dua hari ke depan di Jakarta.
Ia mengatakan rapat diperlukan guna menyusun anggaran untuk belanja pegawai. Baik anggaran di tingkat pusat mau pun daerah.
"[Jadwal] Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya. Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD. Yaitu harus disinkronkan. Karena gaji-gaji para guru di daerah itu anggarannya APBD," kata Syafruddin seperti diwartakan CNN.
Tak hanya itu, Syafruddin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan formasi CPNS bagi tenaga teknis seperti guru, tenaga medis dan tenaga profesional.
"Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," kata dia
Selain CPNS, Syafruddin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan lowongan formasi PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan kondisi saat ini masih banyak kekurangan guru dan dokter di seluruh wilayah Indonesia
"Dokter-dokter Puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," kata dia
Syafruddin mengatakan pembukaan lowongan CPNS tahun ini tak lepas dari banyaknya PNS yang akan pensiun. Ia menyebut jumlah PNS yang akan pensiun sekitar 200 ribu personel.
"Pensiun guru saja 52.000 jadi tadi dipersiapkan 200 ribuan yang akan pensiun tahun ini. Seluruh ASN," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Syafruddin juga pernah menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah membutuhkan 254.173 PNS. Perekrutan bakal dilakukan tahun ini.
"Masih ada kebutuhan ASN 254.173 orang di pusat dan daerah," kata Syafruddin dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang pada 3 Juli lalu.
Proses rekrutmen CPNS, lanjut mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) itu, rencananya dilaksanakan paling cepat Oktober 2019. Sementara rekrutmen PPPK sudah bisa dimulai setelah 17 Agustus.
"Keputusannya dilaksanakan pada triwulan terakhir karena duitnya ada di sana," katanya.
Kesimpulan:
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informasi mengenai rekrutmen CPNS 2019 dibuka pada tanggal 23 Oktober 2019 tidak benar. Oleh sebab itu, pesan berantai tersebut masuk kategori fabricated content atau konten palsu.
Mengenai informasi terbaru terkait rekrutmen CPNS 2019 baiknya memantau dari laman resmi milik Kemenpan RB di https://www.menpan.go.id/site/ atau di laman resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) di https://www.bkn.go.id/ agar mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
TERPOPULER
