Suara.com - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, telah mengajukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) sebagai terpidana atas vonis yang telah diterima Setnov dalam perkara korupsi proyek E-KTP.
Adapun sidang perdana terkait PK diajukan Setnov pun akan dilakukan hari ini, Rabu (28/8/2019).
![Mantan Ketua DPR Setya Novanto berjalan keluar usai sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (19/2). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/02/19/71949-setya-novanto-jadi-saksi-idrus-marham.jpg)
"Benar pak SN (Setya Novanto) ajukan PK. Hari ini ada sidang pertama," kata kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail dikonfirmasi, Rabu (28/8/2019).
Menurut Maqdir pengajuan PK tersebut dilakukan oleh kliennya sejak dua minggu lalu, pertengahan Agustus 2019. Maqdir pun berharap, MK nantinya dapat memberikan putusan yang terbaik untuk kliennya tersebut.
"Sudah (diajukan) dari dua minggu yang lalu. Tentu kami berharap MA akan memberikan putusan yang terbaik dan adil untuk pak SN," tutup Maqdir.
Untuk diketahui, Setnov di vonis hakim pengadilan Jakarta Pusat, 15 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat pertama.
Setnov juga harus membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Bila tak bayar uang pengganti, maka harta milik Setnov akan diajukan penyitaan. Namun, bila harta Setnov tak cukup dibayarkan maka akan diganti penjara 2 tahun.
Setnov terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
TERPOPULER
