Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko menolak penangkapan jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono oleh Polda Metro Jaya terkait cuitan menyebarkan informasi di Papua pada Kamis (26/9/2019) malam.
Menurut Budiman Sudjatmiko, sosok Dandhy Dwi Laksono adalah seorang yang banyak memaparkan argumen melalui media sosial, namun bisa dipertanggungjawabkan melalui debat rasional.
"Sangat sedikit orang yg cerewet di twitter yg berani mempertanggungjawabkannya dlm debat. @Dandhy_Laksono adalah salah seorang yang sedikit itu, berdebat tatap muka dengan prinsip (opini-opininya) meskipun kerap berbeda dengan saya dan harga diri," kata Budiman Sudjatmiko melalui akun twitternya @budimandjatmiko.
Mantan aktivis reformasi 1998 itu juga dengan tegas menolak penangkapan Dandhy Dwi Laksono.
"Saya menolak penangkapannya," tegas Budiman Sudjatmiko.
Mengetahui kabar soal penangkapan itu, Budiman Sudjatmiko langsung berangkat menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Dandhy yang kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dengan pasal karet undang-undang ITE.
"Masih di Polda dengan teman-teman Kontras, AJI, @inovator4id, dll," cuitnya lagi.
"Barusan @Dandhy_Laksono sudah diperbolehkan pulang," tambah Budiman sekira pukul 04.00 WIB.
Setelah pemeriksaan anggota Aliansi Jurnalis Independen itu ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 28 ayat (2), jo Pasal 45 A ayat (2) UU No.8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 No.1 tahun 1946 tentang hukum pidana.
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," mengutip bunyi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang dikenakan kepada Dandhy.
TERPOPULER
