Presiden Serahkan DIPA Kemensos 2020 Sebesar Rp 62,7 Triliun

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA) kepada 87 kementerian/lembaga, yang secara simbolik diserahkan kepada 12 menteri/pimpinan lembaga, salah satunya kepada Menteri Sosial (Mensos),  Juliari P. Batubara.

DIPA Kemensos tahun anggaran 2020 sebesar Rp 62,7 triliun, dengan postur alokasi anggaran, belanja bantuan sosial Rp 58,1 triliun (92,55 persen), belanja modal Rp 274,28 miliar (0.44 persen), belanja barang Rp 3,89 triliun (6,21 persen) dan belanja pegawai Rp 508,74 miliar (0,81 persen).

Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp 3,84 triliun (7,07 persen) dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 58,9 triliun.

Sebagian besar alokasi anggaran diperuntukan untuk bansos program prioritas nasional, yaitu PKH untuk 10 juta KPM sebesar Rp 30,946 triliun dan bantuan sembako murah untuk 15,6 juta KPM sebesar Rp 28,08 triliun.

Presiden menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) secepatnya merealisasikan belanja modal setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020.

Presiden Jokowi mengatakan, Januari adalah waktu paling ideal untuk memulai proyek, sehingga pembangunan dapat selesai pada Agustus atau September.

"Segera, segera setelah ini adakan lelang. Bulan Januari sudah dilakukan pekerjaan. Jangan menunggu-nunggu. Sudah! Ini perintah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Presiden mengatakan, seluruh pimpinan K/L dan pemangku kepentingan di negeri ini harus melakukan perubahan, khususnya perubahan pola berpikir ( mindset ). Menurut Jokowi, selama ini proses tender dilakukan hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran. Saat ini, kata Presiden Jokowi, pola itu harus diubah total.

" Mindset kita, pola lama harus kita tinggalkan. Mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA yang sudah diserahkan," kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, langkah cepat harus dilakukan mengingat kondisi ekonomi global yang tidak pasti akibat perlambatan pertumbuhan dan perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat melawan China.

Presiden Jokowi mengatakan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga telah mengingatkan bahwa untuk tahun 2020, banyak tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, instrumen APBN menjadi instrumen yang sangat vital dan harus dipergunakan secara efektif dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Ibu Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin," kata Jokowi.

Dalam pelaksanaan program dan anggaran, tambahnya, jangan hanya orientasi pada sent (pengiriman/penyaluran) tapi harus berorientasi pada delivery (diterima).

"Belanjanya harus betul-betul diterima dan dirasakan langsung masyarakat. Oleh karena itu realisasinya tidak hanya bagus, programnya bagus, tapi rakyat harus merasakan," kata Presiden.