Suara.com - Polda Metro Jaya selaku tergugat merasa diuntungkan oleh pemandangan saksi dari enam tahanan politik Papua dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (4/12/2019) 17.00 WIB.
Kuasa Hukum PMJ, AKBP Nova Irone Surente seusai sidang praperadilan menilai keenam saksi yang terdiri dari satu saksi ahli hukum pidana dan lima saksi fakta justru menepis tudingan polisi melanggar prosedur penangkapan terhadap para tersangka.
Dia mengklaim pria yang ikut bersama belasan polisi saat penangkapan Charles Kossay dan Dano Tabuni di Asrama Papua Lani Jaya Depok pada 30 Agustus 2019 adalah sekretaris RT yang mengetahui bahwa polisi akan melakukan penangkapan di lingkungan tersebut.
"Saksi-saksi mereka sendirilah yang mengatakan bahwa dalam penggeledahan itu polisi membawa juga membawa sekretaris RT atau RW, jadi apa yang mereka tudingkan justru berbalik di dalam fakta-fakta persidangan tadi, justru memperkuat tindakan yang dilakukan penyidik polri sudah sesuai prosedur hukum," kata AKBP Nova seusai sidang di PN Jaksel, Rabu (4/12/2019).
Padahal, salah satu saksi fakta Jubilda Kaciana mengungkapkan bahwa dirinya melihat satu orang pria saat belasan polisi melakukan namun tidak mengetahui siapa pria tersebut dan ketika ia mengecek ke pengurus RT mereka tidak mengetahui adanya kegiatan penangkapan.
Terkait surat perintah penangkapan, AKBP Nova menyebut saksi ahli sudah menjelaskan dalam persidangan bahwa yang terpenting tersangka sudah menandatangani surat tersebut tanpa perlu memberikannya kepada tersangka atau walinya.
"Iya, saksi ahlinya mengatakan sah sepanjang sudah ditanda tangani oleh si tersangka, itu ahlinya sendiri yang mengatakan, dan mereka juga membukti bahwa sudah diterima dan ditanda tangani oleh tersangka," ucapnya.
Padahal, saksi ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang dihadirkan dalam persidangan ini menyebut prosedur semacam itu hanya berlaku pada saat situasi operasi tangkap tangan.
Diketahui, Tim Advokasi Papua mengajukan gugatan praperadilan terhadap penangkapan dan penetapan tersangka aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Surya Anta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere.
Baca Juga: Mahasiswi Papua: Kenapa Dukung Palestina Merdeka, Tapi Kami Tak Didengar?
Tim Advokasi Papua menilai polisi seharusnya mengacu pada Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan penyidikan tindak pidana (Perkaba 3/2014) sebelum melakukan penangkapan.
Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus dan 31 Agustus 2019, aktivis Papua tersebut ditangkap oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora pada aksi demonstrasi di istana Negara tanggal 28 Agustus 2019.
