Infografis
Suara.com - Menteri Pertanahan Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal pelanggaran puluhan kapal nelayan serta dua kapal patroli China yang masuk ke Laut Natuna, Kepulauan Riau, serta klaim negara tersebut atas kedaulatan di sana.
Kedua hal tersebut membuat terjadinya ketegangan diplomatik antara Indonesia dan China.
Saat menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (3/1/2020), Prabowo mengatakan hal tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik.
"Saya berkoordinasi dengan menteri-menteri koordinator. Kerja sama harus baik. (Soal Natuna) di antara persoalan yang banyak kami bahas," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna.
Prabowo justru mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ucap dia.
Di tempat yang sama, Luhut meminta semua pihak tak terlalu membesar-besarkan permasalahan yang terjadi.
Menurutnya, masuknya kapal asing tersebut karena memang kemampuan kapal Indonesia belum bisa menjaga perairan dalam negeri.
Baca Juga: Kapal China Masuk Laut Natuna, TNI Lancarkan Operasi Siap Tempur
"Sekarang memang coast guard kita atau bakamla itu sedang diproses, supaya menjadi betul-betul penjaga yang benar, nah sekaligus dengan peralatannya. Jadi ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir ke tempat kita. Jadi kita paling marah sama diri kita sendiri. Kapal belum cukup," kata dia.
Klaim China
Indonesia memprotes Republik Rakyat China yang melanggar ketentuan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Protes itu dilayangkan setelah puluhan perahu nelayan, termasuk dua kapal penjaga pantai China memasuki wilayah Natuna belum lama ini.
Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang membantah hal tersebut sembari menegaskan klaim mereka berhak berada di perairan Natuna.
"Posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi AS tentang Hukum Laut)," katanya dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (2/1/2020).
