Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati sebanyak 50 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2020.
Kesepakatan tersebut diambil usai Badan Legislasi (Baleg) melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada sore ini.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan usulan 50 RUU tersebut tidak jauh berbeda pada usulan yang ada sebelumnya. Hanya saja sejumlah RUU baru masuk menggantikan RUU yang sebelummya ada.
"Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini," kata Supratman pada Kamis (16/1/2020).
"Catatan perubahannya adalah RUU Bakamla naik jadi prioritas 2020 yang menjadi usulan pemerintah, RUU Sisdiknas semula usulan Komisi X DPR sekarang menjadi usulan pemerintah, RUU Komisi Yudisial semula usulan Baleg di drop, RUU TNI semula usulan pemerintah menjadi usulan Baleg," katanya.
Supratman mengungkapkan sebanyak enam fraksi di DPR menyetujui 50 RUU prolegnas prioritas tersebut dengan tiga fraksi lainnya yang memberi catatan.
"Fraksi Nasdem memberi catatan soal carry over tentang UU Minerba. Fraksi Golkar memberi catatan tentang RUU penyadapan. PDIP juga memberi sekian banyak catatan. Namun semua fraksi setuju dengan pengesahan RUU prolegnas prioritas 2020," katanya.
Mewakili pemerintah, Yasonna berharap agar 50 RUU prolegnas prioritas termasuk di dalamnya mengenai omnibus law dapat cepat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.
"Kami sampaikan bahwa tadi dari Golkar menyampaikan ada dua omnibus law, yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, pemerintah akan segera memasukan ini dan segera berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Kami berharap dapat kita selesaikan, atas kesepakatan bersama dapat diselesaikan dengan cepat tentu dengan mempertimbangkan masukan-masukan seluruh fraksi," kata Yasonna.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021 dari 50 RUU menjadi 40 RUU.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan peluang untuk mengurangi jumlah RUU prolegnas priortias tersebut didasarkan atas keberatan fraksi-fraksi saat pembahasan.
DPR sendiri diketahui telah mengesahkan sebanyak 248 RUU prolegnas 2020-2024 pada pertengahan Desember 2019. Namun, kata Baidowi, pengesahan untuk prolegnas prioritas masih dilakukan penundaan.
Kekinian, Baleg akan membahas kembali RUU prolegnas bersama dengan Menkumham Yasonna Laoly. Ia mengatakan bukannya tidak mungkin pengurangan jumlah RUU bakal disepakati menjadi hanya 40 RUU, dengan rincian pengurangan lima RUU usul DPR dan pengurangan lima RUU lainnya yang merupakan usul pemerintah.
"Sebenarnya kalau RUU prolegnas prioritas itu pas 50 sebenarnya enggak ada masalah, toh pembahasannya sesuai dengan mekanisme, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau misalkan kondisinya memungkinkan membahas 40 nya kenapa tidak. Tapi karena itu menjadi keputusan politik, ya kita ikuti bersama, nanti sore kita rapat dengan Menkum HAM untuk dibahas kembali yang 50 prolegnas prioritas " tutur Baidowi.
Adapun 50 RUU prolegnas prioritas yang telah disepakati DPR dan pemerintah, yakni:
TERPOPULER
