Rugikan Negara Rp 35 Triliun, 3 Ormas Islam Soroti Korupsi Honggo Wendratno

Iwan Supriyatna | Ria Rizki Nirmala Sari
Rugikan Negara Rp 35 Triliun, 3 Ormas Islam Soroti Korupsi Honggo Wendratno
Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin Chaidir Hasan. (suara.com/Agung Shandy Lesmana)

Kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret pemilik PT Trans Pasific Petrocemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno segera dituntaskan.

Suara.com - Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak agar kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret pemilik PT Trans Pasific Petrocemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno segera dituntaskan.

Tiga ormas islam itu juga menuntut diperiksanya penguasa yang membantu Honggo Wendratno kabur ke luar negeri.

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin mewakili pimpinan GNPF Ulama dan FPI mengatakan, bahwa korupsi dan tindak pencucian uang yang dilakukan Honggo Wendratno tersebut merugikan negara hingga Rp 35 triliun. Namun menurut mereka, kasus tersebut justru sengaja dikaburkan dari perhatian publik.

"Kasus ini sengaja diambangkan dan disembunyikan dari kontrol publik," kata Novel dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (24/1/2020).

Selain itu tiga ormas tersebut juga menilai proses kasus tersebut tidak jelas. Pasalnya mereka menduga ada keterlibatan petinggi aparat hukum yang melindungi Honggo Wendratno.

Novel menilai kasus mega korupsi itu merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zhalim, licik dan rakus. Oleh karena itu FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mendesak seluruh elemen masyarakat untuk perlawanan terhadap rezim korup, zalim dan penipu.

Lebih lanjut, tiga ormas tersebut juga mendesak agar kasus yang melibatkan Honggo Wendratno itu untuk segera dituntaskan.

"Dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penguasa yang berperan dalam meloloskan tersangka Honggo Wendratno keluar negeri," pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus yang menelan kerugian negara ini berawal dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008, terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009.

Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

Selanjutnya, dalam kasus ini, TPPI diketahui telah melanggar kebijakan Wapres Jusuf Kalla di saat memerintah bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sesuai kebijakan Wapres, bahwa penunjukan TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat bagian negara diberikan dengan syarat hasil olahan kondensat dijual kepada PT Pertamina.

Namun, kenyataannya TPPI malah menjual kondensat ke pihak lain, baik perusahaan lokal maupun asing yang diduga merugikan negara.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS