REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang terkait wacana memulangkan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.
Dia menyarangkan agar wacana tersebut dikaji lebih dalam dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Ya tentunya kalau soal pemulangan masyarakat asal Indonesia yang sebanyak 660 orang tentunya perlu banyak kajian. Terutama pemerintah juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, ada di situ antara lain Pasal 23 tentang kewarganegaraan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
"Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian yang perlu benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah," sambung Dasco.
Dasco berpendapat, ketimbang pemerintah memunculkan wacana pemulangan WNI eks ISIS, sebaiknya pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani persoalan lainnya yang masih mencakup WNI. Semisal pencegahan dan penanganan virus Corona serta permasalahan kenaikan BPJS.
"Yang kedua mungkin, baiknya kami juga banyak berkonsentrasi terhadap penanggulangan virus Corona dan tentunya kenaikan BPJS," kata Dasco.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi secara pribadi menolak bergulirnya wacana pemulangan eks jihadis ISIS yang dicetuskan Menteri Agama, Fachrul Razi.
Namun demikian, Jokowi mengaku akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan kabinetnya untuk memutuskan apakah akan atau tidak kepulangan ratusan WNI yang sempat bergabung dengan kelompok teroris tersebut.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020)
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah lebih cenderung untuk tidak memulangkan mereka dan mempersiapkan dua aturan hukum jika mereka dipulangkan atau tidak.
Pemerintah juga telah membuat tim khusus untuk membahas pemulangan 600 eks ISIS asal Indonesia itu yang dikomando oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme.
TERPOPULER