Dunia yang Hancur, Titik Temu Nasib Anak Korban Bom Bali dan Putra Eks ISIS

Pengamat terorisme mengatakan anak-anak WNI eks ISIS di Suriah tidak akan menjadi risiko jika dipulangkan, apalagi jika mereka dibina oleh pemerintah.

Peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mengimbau pemerintah untuk memulangkan anak-anak yatim piatu dari kamp-kamp di Suriah secara bertahap.

Hal itu penting karena di sana anak-anak menyaksikan intimidasi dan kekerasan. Selain itu, kamp pengungsian tersebut tidak layak dari segi kesehatan juga sanitasi.

Menurutnya Pemerintah Indonesia tak perlu berpikir panjang untuk mengembalikan ratusan anak sekaligus, tapi mulai dari kelompok kecil seperti tiga hingga lima anak terlebih dahulu.

Menurut Sidney Pemerintah Indonesia sudah harus mulai membuka komunikasi dengan pihak Kurdi yang menguasai kamp-kamp pengungsian guna mendata anak-anak Indonesia.

Kemudian mereka dijemput untuk dibawa ke tanah air dan dilakukan pembinaan.

Lebih bahaya kalau tak dipulangkan

SIDNEY menambahkan, anak-anak WNI di Suriah bisa lebih bahaya jika tidak segera dipulangkan. Sebab mereka berpotensi menjadi generasi kedua mujahid ISIS.

Tak menutup kemungkinan mereka berkolaborasi dengan anak-anak teroris dari negara lain di kamp itu untuk melakukan gerakan terorisme di masa mendatang.

Khairul Ghazali, mantan pelaku terorisme mengatakan anak-anak yang dibawa orang tuanya untuk ke Suriah adalah korban.

Khairul kini mengasuh sebuah pondok pesantren untuk deradikalisasi anak-anak teroris di Medan, Sumatera Utara.

"Korban itu bukan hanya yang kena serpihan bom, tapi anak-anak pelaku teroris. Mereka korban ideologi yang salah dan sesat dari orang tuanya," ujarnya.

Menurut dia, anak-anak itu bisa sangat berbahaya jika tidak dipulangkan ke Indonesia.

"Kalau enggak dikembalikan malah lebih bahaya, mereka akan bergabung dengan tokoh-tokoh teroris internasional. Mereka akan lebih ISIS daripada ISIS itu sendiri. Bahayanya lebih besar dari manfaatnya," ujarnya.

Khairul kecewa dengan putusan pemerintah yang tidak mau mengembalikan ratusan WNI eks ISIS dari Suriah dengan alasan keamanan.