Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran wabah virus corona Covid-19.
Pertama, KMS menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengatur hasil pemeriksaan hanya dapat dikeluarkan oleh Laboratorium Rujukan Nasional Covid-19.
Hal tersebut justru telah menyulitkan identifikasi dan berpotensi menyembunyikan tingkat keseriusan persoalan.
Karenanya, semakin banyak ditemukan pengungkapan kasus terjangkit Covid-19 setelah korban meninggal.
"Keterlambatan identifikasi ini membuat penanganan terhadap korban lambat atau bahkan tidak ada dan mengakibatkan kemungkinan sembuh hilang. Kelambatan identifikasi ini juga menyebabkan korban tetap bepergian dan berinteraksi dengan banyak orang karena tidak mengetahui sudah terjangkit virus. Akibatnya seluruh rancangan untuk memperlambat penyebaran virus dan menurunkan angka yang tertular akan gagal," ujar salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Sabtu (21/3/2020).
Kelambatan identifikasi, kata Anis, juga terlihat pada pasien positif Covid-19 yang sempat dirawat di Cianjur dan meninggal dunia. Pasien sebelumnya sempat dinyatakan tidak terinfeksi.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti imbauan pemerintah dalam melakukan sosial distancing dan karantina sendiri gagal. Sebab masih banyak masyarakat yang tergantung dari pekerjaannya di luar rumah.
"Tetapi kebijakan ini gagal melihat kebutuhan banyak orang akan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Banyak orang yang hidupnya bergantung dari kerja harian di luar rumah. Tanpa bantuan makanan dan penghasilan dari pemerintah, menyuruh mereka tidak keluar rumah sama dengan membiarkan mereka perlahan-lahan mati kelaparan," ucap dia.
Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam melakukan tes cepat Covid-19.
Baca Juga: Wali Kota Minta Warga Bekasi Tunda Resepsi Pernikahan Selama Wabah Corona
Pemerintah pusat, kata Anis, menyatakan tidak akan melakukan lockdown dan memilih jalan tes massal.
"Selain terlihat kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, karena beberapa daerah sudah menyatakan melakukan lockdown dengan berbagai versinya, kebijakan tes massal menimbulkan beberapa pertanyaan. Beberapa di antaranya adalah mekanisme pengetesan dan biaya. Membebankan biaya kepada masyarakat akan membuat hanya orang-orang yang memiliki cukup uang yang dapat memilih untuk menjalankan tes ini," ucap dia.
Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti sosialisasi dan edukasi mengenai risiko penularan virus corona dan kebijakan pemerintah terkait jarak sosial (sosial distancing), belum optimal dilakukan oleh perangkat pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Pelibatan publik seperti dunia kampus, tokoh agama, budayawan, dan sebagainya di berbagai wilayah dalam memerangi risiko penularan virus corona juga masih minim. Hasilnya, belum semua warga mendapatkan informasi yang memadai. Kebijakan pemerintah tidak efektif dilaksanakan di masyarakat dan berisiko memperluas penyebaran virus corona," tutur dia.
Karenanya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pertama mengubah ketertutupan informasi dan pengetesan Covid-19 agar data yang tersaji adalah data real-time.
"Melihat tes kepada beberapa pejabat maka hal ini dimungkinkan," ucap Anis.
